Permintaan itu disampaikan Rajekshah dalam rapat koordinasi 'Tindak Lanjut Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Danau Toba' di gedung Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin (22/7/2019). Pertemuan itu dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, dan dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil serta para kepala daerah di kawasan Danau Toba.
Baca juga: Danau-danau Indonesia Terancam Rusak? |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Persoalan limbah ini juga penting. Karena itu, kami mohon bantuan dari pemerintah pusat," katanya.
Selain itu, Rajekshah mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat terhadap pengembangan wisata Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas dan superprioritas. Antara lain untuk pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pembangunan Tol Medan-Tebingtinggi-Siantar-Parapat, pembangunan outer ringroad Samosir, pengembangan Bandara Kuala Namu dan Silangit-Sibisa. Serta pengembangan pelabuhan dan memperlancar rute jalan ke Danau Toba.
"Pembangunan infrastruktur pendukung merupakan salah satu yang terpenting dalam upaya percepatan pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas dan superprioritas. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat," katanya.
Menanggapi itu, Menko Luhut Pandjaitan menyampaikan, sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai peningkatan kawasan wisata di Indonesia, pemerintah pusat sangat serius mengembangkan destinasi wisata di Tanah Air, termasuk Danau Toba, yang sudah ditetapkan menjadi destinasi wisata prioritas dan superprioritas.
Tentang pembangunan infrastruktur pendukung di Danau Toba, Menko minta para bupati yang berada di kawasan Danau Toba menyampaikan program dan apa saja yang dibutuhkan. Pemerintah pusat akan serius membantu pembangunannya, dengan syarat pemda juga serius bekerja sama.
"Pemda juga harus serius dan mau bekerja sama," ujar Luhut. (rul/idn)