Kemendagri: 1.227 Lembaga Bisa Akses Data Penduduk, Termasuk Swasta

Jakarta - Isu 'swasta bisa akses data penduduk' tengah disorot oleh Ombudsman. Pemerintah menjelaskan sudah ada 1.227 lembaga yang meneken kerja sama untuk bisa mengakses data penduduk.

"Saat ini sudah ada 1.227 lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri, termasuk perusahaan swasta dan lembaga pemerintah," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah, kepada wartawan, Senin (22/7/2019).

Baca juga: Disorot Ombudsman, Dukcapil Jelaskan 'Swasta Bisa Akses Data Penduduk'

Nama resmi program in adalah Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi Secara Online untuk mewujudkan Single Identity Number, disebut dengan program 'Si Juwita'. Kerja sama pemberian akses perusahaan supaya bisa mengakses data penduduk ini sudah berjalan sejak enam tahun silam.

"Kerja sama pemanfaatan data ini sudah dimulai tahun 2013," kata Zudan.

Kemendagri meyakini akses data melalui kerja sama seperti ini lebih aman ketimbang pemanfaatan data dari konsumen perusahaan secara langsung. Masyarakat yang menyerahkan data pribadi kependudukannya ke pelbagai institusi bisnis hingga klub olahraga tak bisa menjamin apakah data pribadinya itu akan diselewengkan atau tidak.

Baca juga: Jual-Beli Data Pribadi, BRTI: Itu Melanggar Hukum

"Pemberian hak akses ini mampu mencegah fraud (penipuan), kejahatan pemalsuan data dan dokumen, juga meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Zudan.

Sebelumnya, kerja sama yang memungkinkan perusahaan swasta bisa mengakses data pribadi penduduk ini dikritisi oleh anggota Ombudsman, Alvin Lie Ling Piao. Alvin menilai kerja sama tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI).

"Bukankah ini penyalahgunaan data pribadi WNRI yg dikelola Pemerintah? Di mana perlindungan data pribadi WNRI?" sorot Lie via akun Twitternya, Sabtu (20/7).


(dnu/imk)