"Solusi yang disampaikan oleh Pak Amien itu adalah terobosan yang sangat logis dan bijak," ujar Dradjad saat dikonfirmasi, Sabtu (20/7/2019).
Dradjad punya alasan atas pernyataannya itu. Pertama, pernyataan Amien mengakomodasi keinginan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan timnya untuk melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo Subianto dan para pendukungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasan kedua, menurut Dradjad pernyataan Amien itu mengakomodasi aspirasi dan perjuangan para pendukung Prabowo, termasuk kelompok 212. Dradjad lalu menyinggung Amien yang merupakan salah satu penasihat Alumni 212.
"Platform perjuangan jamaah 212 sudah dimasukkan ke dalam visi-misi Prabowo-Sandi. Karena itu sangat logis jika Pak Amien meminta platform perjuangan Prabowo dan pendukungnya dimasukkan oleh Pak Jokowi sebagai bagian dari platform nasional," tuturnya.
"Artinya, akan terjadi 'Rekonsiliasi Platform' antara 'Platform Jokowi' dan 'Platform Prabowo'. Bagaimana rinciannya? Tentu perlu tim ahli dari kedua pihak untuk merumuskannya," lanjutnya.
Dradjad juga menjelaskan maksud pembagian porsi 55-45 yang diungkapkan Amien Rais sebagai syarat rekonsiliasi. Menurutnya pembagian porsi 55-45 merupakan ijtihad yang berdasarkan perhitungan suara versi KPU dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jangan lupa, meski menghormati keputusan lembaga negara, banyak pendukung Prabowo-Sandi yang meyakini itu bukan cerminan kebenaran dan keadilan. Tapi karena yang resmi adalah angka tersebut, ya harus dirujuk," ucapnya.
Dradjad melanjutkan, dengan pembagian porsi 55-45 tersebut akan terjadi rekonsiliasi dukungan yang disesuaikan dengan prosentase suara resmi menurut hitungan KPU dan keputusan MK.
"Artinya, nanti 55+45= 100% itu bersama-sama membantu Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf sebagai Presiden dan Wapres," imbuhnya.
Namun Dradjad mengatakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dikenal yang namanya rekonsiliasi dukungan sebagaimana yang disebutkan. Itu sebabnya dia sepakat dengan Amien yang meyakini rekonsiliasi dengan pembagian porsi 55-45 tersebut tidak akan terwujud.
"Tapi beliau katakan 'Kalau mungkin, Alhamdulillah'. Karena jika terwujud, kita akan benar-benar mempunyai kepemimpinan nasional yang platform dan dukungannya mencerminkan 100% rakyat Indonesia. Jika tidak disetujui, ya tidak masalah. Solusi dari pak Amien itu kan merespon keinginan pak Jokowi dan tim beliau," katanya.
PKB sebelumnya menanggapi pernyataan Amien yang berbicara kesepakatan program Indonesia ke depan dan pembagian porsi 55-45 sebagai syarat rekonsiliasi pascapilpres 2019. PKB menyarankan Amien Rais dan pendukung Prabowo Subianto yang lain tetap saja dalam posisi oposisi pemerintah.
"Sekali lagi saran saya, yang memilih Pak Prabowo saya kira akan jauh lebih baik kalau mereka beroposisi. Sekali lagi fungsi oposisi itu adalah sesuatu tugas negara yang mulia dan akan membantu memperbaiki keadaan karena semua kebijakan terkontrol dengan baik," ujar Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Sabtu (20/7/2019).
Karding mengaku sangat mendukung Amien dan pendukung Prabowo lainnya jika tetap memilih jalan oposisi. Menurutnya posisi oposisi bagi kubu Prabowo adalah posisi yang ideal.
"Kalau Pak Amien Rais itu di luar (pemerintahan/oposisi) itu asyik itu. Itu akan memperkuat, semakin memberi warna politik selain membangun tradisi oposisi di Indonesia. Jadi kalau Pak Amien Rais misalnya tidak berkenan masuk, atau (tidak) berada di dalam (pemerintahan) saya kira itu adalah posisi yang ideal," katanya.
Simak Juga 'Amien Rais dan Upaya Memelihara Api Oposisi':
(nvl/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini