Ahmad Basarah Harap Pimpinan MPR Diputus Lewat Mufakat Bukan Voting

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, yang juga Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, mengatakan PDIP menyambut baik banyaknya parpol yang berminat untuk menjadi Ketua MPR, termasuk dari Partai Gerindra. Menurutnya, hal itu membuktikan lembaga majelis permusyawaratan bangsa Indonesia itu makin dirasakan penting keberadaannya oleh parpol yang punya kursi di MPR.

"PDIP sendiri masih dalam posisi menunggu titik temu di antara pimpinan parpol dan Kelompok DPD RI untuk menyepakati komposisi pimpinan MPR. Kami berharap pada akhirnya pemilihan Pimpinan MPR dapat diputuskan dengan cara musyawarah-mufakat dan bukan dengan cara voting," ujar Basarah, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: Bicara Rekonsiliasi, Gerindra Ingin Kursi Ketua MPR

Lebih lanjut Basarah mengatakan PDIP sendiri sebenarnya juga berhak untuk mencalonkan kadernya menjadi calon Ketua MPR. Hal itu karena memang tidak ada satu pun ketentuan perundang-undangan yang membatasi sebuah parpol untuk dapat menjadi Ketua DPR dan sekaligus menjadi Ketua MPR. Namun, secara etika politik, kami dalam posisi menghormati keinginan beberapa parpol yang ingin menempatkan kadernya sebagai Ketua MPR.

"Yang terpenting bagi PDIP adalah apa agenda kelembagaan yang akan diperjuangkan dengan jabatan Ketua MPR tersebut. Jadi kami lebih fokus pada kepentingan menyiapkan agenda strategis lembaga MPR. Seperti antara lain mendorong dilaksanakannya amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan kembali wewenang MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar arah dan perjalanan bangsa ke depan dapat disiapkan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan cita-cita negara Pancasila," paparnya.

Berikutnya, memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar dapat menjadi pemandu lembaga-lembaga negara yang lain dalam mencapai tujuan bernegara. Saat ini, secara fungsional kelembagaan, MPR memang satu-satunya lembaga negara yg wewenangnya tertinggi, yakni dapat mengubah UUD serta dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden serta memilih dan mengangkat kembali di tengah masa jabatan.

"Agenda strategis yang lain adalah MPR menjalin kemitraan strategis dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan kembali sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila sebagaimana maksud para pendiri negara dahulu," jelas Basarah.

Baca juga: Airlangga Sebut Sudah Lobi Kursi Ketua MPR untuk Golkar

Basarah menambahkan, saat ini sudah ada dua lembaga negara yang bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi Pancasila, yakni MPR dan BPIP. Agar kedua lembaga tersebut berfungsi efektif dalam menjalankan misi dan tugasnya, diperlukan sinergi dan kerja sama yang konstruktif.

"Pada intinya, dalam hal komposisi pemilihan pimpinan MPR nanti, PDIP lebih fokus pada misi perjuangan agenda MPR ke depan, dan bukan semata-mata perebutan jabatan. PDIP siap mendukung calon Ketua dan para Wakil Ketua MPR yang memiliki kesamaan visi, misi, dan agenda MPR selama lima tahun ke depan," ujarnya.

"Bahkan, jika ternyata agenda tersebut ditolak oleh calon-calon Ketua MPR dari parpol lain, maka tidak menutup kemungkinan demi kepentingan bangsa yang besar dan menjaga serta mengawal agenda strategis MPR ke depan, PDIP juga akan menugaskan kadernya untuk menjadi Ketua MPR," tambahnya.





Tonton Video Ini Alasan Cak Imin Incar Kursi Ketua MPR Ketimbang Menteri:

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)