Menkum HAM Vs Walkot Tangerang Saling Lapor, Tjahjo Ingatkan Arahan Jokowi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) serta Pemkot Tangerang menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perseteruan mereka. Kendati demikian, Tjahjo berharap perseteruan dapat diselesaikan pada tahap mediasi yang difasilitasi pihaknya, terlebih ada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kira itu langkah yang baik agar tidak saling menyalahkan, tapi difasilitasi untuk dibenarkan secara utuh. (Penyelesaian di jalur hukum) silakan saja, itu hak Kumham, hak Pemkot Tangerang untuk mau ke hukum," kata Tjahjo di kompleks STIK-PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Mendagri Akan Mediasi Menkum HAM dan Walkot Tangerang

Tjahjo menyayangkan perseteruan antarlembaga negara ini. Dia menekankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan yang terintegrasi.

"Tapi kami juga mencoba bermediasi agar tidak timbul di kemudian hari. Dalam konteks pembangunan yang terintegrasi, arahan Pak Jokowi, masih ada hal-hal (perseteruan) yang sangat disayangkan," sambung Tjahjo.

Tjahjo menegaskan perseteruan ini tak boleh membawa dampak buruk terhadap kegiatan pelayanan masyarakat di Tangerang. "Kita nggak boleh polemik antarlembaga dan Pemda akhirnya merugikan masyarakat, nggak boleh," tegas Tjahjo.

Baca juga: Menkum HAM Vs Wali Kota Tangerang Saling Lapor, Polisi Jamin Profesional

Pemkot Tangerang dan Kemenkum HAM saling lapor polisi karena masalah penggunaan lahan. Perseteruan itu diawali masalah lahan pembangunan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM di Kota Tangerang.

Menurut Menkum HAM Yasonna Laoly, izin untuk pembangunan politeknik itu dipersulit oleh Pemkot Tangerang. "Lah ceritanya itu kan pemerintah Tangerang Kota banyak memakai tanah-tanah kita. Itu kantor wali kota tanah Kumham, tapi sudah diserahkan. Masih banyak tanah Kumham yang dipakai dibangun Pemkot tak ada izin dari kita. Kemudian waktu kita bangun politeknik sampai sekarang tak keluar izinnya. Sudah disurati apa ada kekurangan izin, perlengkapan, tidak ada, tidak dijawab jawab," tutur Yasonna kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/7) lalu.

Baca juga: Kemendagri soal Ribut Walkot Tangerang-Menkum HAM: Komunikasikan

Namun, menurut Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, lahan untuk pembangunan Politeknik Kemenkum HAM tersebut masih tidak berizin karena terhambat aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aturan lama menyebutkan lahan tersebut difungsikan untuk ruang terbuka hijau (RTH).

"Kalau mau bikin sekolah harus diubah dulu fungsinya. Apalagi kemarin Pak Menkumham bilang mau 22 hektare dibangun buat Poltekip. Kita pemerintah Kota Tangerang sedang mengupayakan itu," kata Arief di kantor Wali Kota Tangerang, Jalan Satria-Sudirman, Tangerang, Rabu (17/7).


(aud/gbr)