"Pemberian penghargaan kepada orang yang memiliki catatan kriminal tersebut melalui gerakan separatis bersenjata menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang yang bersangkutan selama ini dan kemajuan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya," demikian keterangan pers dari KBRI London, dirilis 17 Juni waktu setempat, dilansir detikcom, Kamis (18/7/2019).
KBRI London menyampaikan telah mencatat pernyataan Pemerintah Inggris yang mendukung kedaulatan NKRI. Namun KBRI London berpandangan bahwa pemberian penghargaan ke Benny bisa menghambat upaya peningkatan kerja sama Indonesia-Inggris, khususnya dengan kota Oxford, terutama saat kedua negara tengah merayakan 70 tahun hubungan diplomatik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lebih lanjut, KBRI London menyatakan bahwa pemberian penghargaan justru akan memberikan legitimasi kepada orang tersebut dan kelompoknya untuk terus meningkatkan tindakan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat pemerintah yang bertugas menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Papua," kata KBRI London.
Dilansir BBC, Benny adalah pemimpin Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP). Dia mendapat suaka politik di Inggris pada 2002 dan membuka kantor gerakan Papua merdeka di Oxford pada 2013.
ULMWP di bawah Benny Wenda mengklaim telah menyatukan tiga kelompok bersenjata di Papua. Namun, awal Juli lalu, Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah klaim Benny Wenda bahwa dia telah menyatukan tiga kelompok bersenjata, termasuk TPNBP/OPM.
(dnu/fjp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini