Tingkatkan Kualitas SDM, Kemnaker Gencarkan Pelatihan Vokasi

Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan angkatan kerja kompeten dan berdaya saing tinggi untuk memenangkan kompetisi global.

Hal tersebut pun turut didukung oleh Akademisi (UGM), dan Asosiasi Industri (Kadin & Apindo) yang telah berinisiatif membentuk Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) pada tahun 2017.

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenaker Bambang Satrio Lelono, mengatakan kolaborasi seluruh stakeholder penting untuk menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif.

"KPVN berperan secara strategis untuk mendorong peningkatan mutu SDM, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa program," ujar Bambang dalam keterangannya, Selasa (16/7/2019)

Bambang menjelaskan tahun ini ada pilot project yang dilakukan di antaranya pelatihan untuk 20.000 tenaga kerja terkena PHK dengan menggunakan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Revisi UU Ketenagakerjaan versi Pengusaha: Upah hingga Outsourcing

"Pesertanya adalah anggota BPJS TK yang terkena PHK dan pelatihan dapat dilakukan di BLK, LPK swasta atau Training Center Industri yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya

Selain itu, grand design pelatihan vokasi nasional sudah ada sejak tahun lalu, dan sudah 90 persen, serta akan menjadi dasar pelatihan vokasi di Indonesia.

"Dalam waktu dekat akan segera diinformasikan kepada semua pihak bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional," ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua KPVN Anton J. Supit mengatakan, kompetensi dan produktivitas angkatan kerja merupakan kunci kesuksesan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sistem vokasi yang fokus pada 70 persen praktek kerja lapangan dan 30 persen teori sesuai kebutuhan pasar kerja.

"Pasar kerja semakin dinamis dalam era Revolusi Industri 4.0 saat ini. Kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja," ujar Anton

Sementara itu, Direktur UNI Global Union Asia Pasifik Kun Wardana Abyoto, menuturkan Serikat Pekerja (SP) perlu berperan aktif dalam Komite Pelatihan Vokasi Daerah (KPVD) agar dapat terlibat langsung dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur dan ekosistem pelatihan vokasi di setiap daerah.

Baca juga: Kemnaker Temukan Empat Pekerja TKI Ilegal ke Singapura

"Pada perusahaan, perlu pembentukan Company Training Committee yang beranggotakan manajemen perusahaan dan SP. Komite ini bertujuan membahas mengenai perencanaan SDM di tingkat perusahaan, membahas Road Map transformasi perusahaan dan monitor, serta evaluasi hasil implementasi pelatihan vokasi di tingkat perusahaan," jelasnya

Dalam kesempatan yang sama Ekonom senior Raden Pardede menyebutkan bahwa kesempatan Indonesia hanya 15 tahun untuk menikmati bonus demografi.

"Waktu kita menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk menjadi tenaga kerja berkualitas tinggi atau premium tinggal sedikit. Jika tidak segera melakukannya dari sekarang, kita akan sulit keluar dari middle income trapdan Indonesia nantinya akan jadi negara yang tua dan miskin," jelasnya.

Pengamat Sosial dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tadjuddin Nur Effendi, menyatakan,perubahan tenaga kerja dan pekerjaan masa depan di Indonesia perlu menelaah 3 sektor usaha, yakni pekerjaan di bidang teknologi informasi, manufakturing, dan usaha penjualan dan perdagangan.

"Kuncinya adalah pembangunan tenaga kerja di Indonesia dan pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang melibatkan dunia industri agar program-program yang ada sesuai dengan kebutuhan," katanya

"Hal ini sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu dan buktinya penyerapan lulusan BLK meningkat.Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan peningkatan kualitas instruktur dan sarana pelatihan," imbuhnya


(prf/mpr)