Tanggapi Isu Reshuffle, Golkar Singgung Target Jokowi 5 Tahun ke Depan

Jakarta - Golkar menegaskan isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan hak penuh dari Jokowi. Namun menurut Golkar yang terpenting dari perombakan dan komposisi kabinet Jokowi adalah target dari capaian Jokowi untuk 5 tahun ke depan.

"Saya kira itu hak Pak Jokowi, untuk melakukan katakanlah reshuffle, mungkin Pak Jokowi telah mempertimbangkan banyak hal tekait dengan rencana kebijakan yang akan dilakukan oleh beliau. Jadi ya tentu kita serahkan saja sama Pak Jokowi," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Jumat (13/7/2019).

Terkait harapan Golkar jika benar ada reshuffle kabinet, Ace mengatakan partainya tetap percaya dengan pertimbangan yang dipilih Jokowi.

"Ya sekali lagi tentu Pak Jokowi memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu kenapa misalnya rencana kebijakan reshuffle itu dilakukan, kami tidak bisa menebak-nebak terhadap apa yang menjadi pertimbangannya Pak Jokowi," ujarnya.

"Tentu sekali lagi kalau harapan, yang terpenting apa yang dilakukan Pak Jokowi saya kira itu yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara," lanjutnya.

Terkait kompisisi kabinet dan reshuffle yang akan dilakukan Jokowi, menurut Ace yang harus diperhatikan adalah target dari capaian Jokowi 5 tahun ke depan.

"Yang harus kita lihat sebenarnya adalah apa yang menjadi capaian target 5 tahun ke depan dari pemerintahan Pak Jokowi. Misalnya fokus kepada pengembangan sumber daya manusia, maka tentu untuk mencapai target tersebut Pak Jokowi telah mempertimbangkan komposisi yang tepat dengan berbagai pertimbangan," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Segera Umumkan Menteri, Sinyal Reshuffle Kabinet?

Dalam periode 2014-2019, Jokowi sudah 4 kali merombak kabinetnya. Secara berturut-turut, reshuffle dilakukan pada 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016, 17 Januari 2018, dan 15 Agustus 2018. Ini belum termasuk pelantikan Ignasius Jonan jadi Menteri ESDM (14 Oktober 2016) dan pelantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Mensos menggantikan Idrus Marham (24 Agustus 2018).

Pada 2019, isu tersebut kembali mengemuka dan Istana sempat memberikan kode Jokowi akan melakukan reshuffle setelah Lebaran. Terlebih, beberapa menteri Jokowi pernah bersinggungan dengan kasus hukum.

Baca juga: Bocoran Reshuffle Kabinet Jokowi

Mengenai wacana ini, Istana menegaskan menteri dalam waktu dekat tetap merupakan wewenang penuh Jokowi. Begitu juga mengenai komposisi Kabinet Jokowi.

"Bahwa penentuan menteri yang duduk di kabinet sepenuhnya kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Termasuk soal komposisi antara yang diusulkan partai pendukung maupun tidak, sepenuhnya hak Presiden," ujar Staf Khusus Presiden Johan Budi Sapto Pribowo saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (12/7).

Kini, Jokowi akan menatap kepemimpinan di periode keduanya. Ia mengaku sudah memiliki blueprint untuk kabinetnya dan segera mengumumkan nama-nama menterinya itu. Namun dia belum memastikan kapan pengumumannya.

"Secepatnya (diumumkan, red)," kata Jokowi setelah menghadiri acara di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).


(nvl/ibh)