KPK OTT Gubernur Kepri, Mendagri: Sudah Diingatkan Area Rawan Korupsi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo prihatin dengan OTT KPK yang menimpa Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. Padahal, kata Tjahjo, dirinya sudah berulang kali mengingatkan Nurdin perihal area-area rawan korupsi.

"Selama dua tahun sih, beliau orang yang selalu minta saran ke saya. Saya ingatkan masalah aset, masalah area-area rawan korupsi," kata Tjahjo di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: Penonaktifan Gubernur Kepri yang Kena OTT KPK Tunggu Status Hukum

Tjahjo mengatakan selama ini pihaknya juga selalu menembuskan ke KPK semua hal-hal yang berkaitan dengan aset Pemkot Batam. Hal itu dilakukan untuk terus menjaga koordinasi antar lembaga/kementerian, terutama berkaitan dengan persiapan ex office dan integrasi program Pemda Batam.

"Setiap hal yang menyangkut aset Pemkot Batam kami tembuskan juga ke KPK. Untuk terus komunikasi berkoordinasi," jelas Tjahjo.

Tjahjo menyebut kasus yang menjerat Nurdin terkait perizinan reklamasi itu terjadi pada 2018. Dia menyerahkan penegakan hukum kepada pihak KPK.

"Penegakan hukum silakan jalan, berproses, wagub akan kooperatif menjelaskan dengan detail sehingga tata kelola pemerintahan akan jalan terus," kata Tjahjo.

Baca juga: Demi Izin Reklamasi, Gubernur Kepri Tergoda Korupsi

Seperti diketahui, Nurdin Basirun resmi menjadi tahanan KPK. Nurdin ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Selain Nurdin, KPK juga menahan 3 tersangka lain yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri Budi Hartono (BUH) dan satu pihak swasta bernama Abu Bakar (ABK). Ketiganya merupakan tersangka dalam kasus suap yang menjerat Nurdin.


(fdu/mae)