"Dalam sejarah Indonesia, 15 kali terjadi konflik besar. Konflik besar yang saya maksud ialah apabila korbannya lebih daripada 1.000 orang. 15 kali. Mulai daripada PKI di Madiun (tahun 1948, red), sampai RMS, kemudian DI/TII, kemudian PRRI Permesta, Timor-Timur, Ambon, kemudian Poso, Aceh, Kalimantan. Itu 15 kali. 10 di antaranya karena ketidakadilan. Ketidakadilan secara sosial," kata JK, Kamis (11/7/2019).
Hal ini disampaikan JK saat memberikan kuliah umum kepada peserta pendidikan Lemhanas, Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. JK menilai keadilan harus menjadi prioritas pemerintahan yang akan datang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyelesaian melalui pemberdayaan ekonomi, dinilai JK, sebagai solusi mengatasi konflik. Dia menyebut masalah ekonomi menyebabkan masyarakat merasa diperlakukan tidak adil.
"Sejarah awalnya ketidakadilan. Karena itu penyelesaiannya penyelesaian ekonomi," jelas JK.
JK menerangkan pemerintah telah melakukan upaya pemberdayaan ekonomi di daerah rawan konflik. Aceh dan Papua menjadi beberapa wilayah yang mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah.
"Jadi Aceh itu penyelesaiannya bukan syariah tapi penyelesaian ekonomi. Intinya ialah semua hasil migas di Aceh 75 persen untuk Aceh. Dulu daerah hanya 15 persen. 85 persen untuk pusat. Di Aceh kita balik, sama di Papua," papar JK.
(fdu/dkp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini