.webp)
"Kalau NasDem minta 11, PKB minta 10, pantas juga kalau PPP minta 9. Gitu kata Presiden. Berarti apa artinya? Negak ngerti saya. Kalau berharap kan boleh saja. Kan nggak ada yang salah untuk menyampaikan," kata Suharso di Istana Bogor, Selasa (9/7/2019).
PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menempatkan nama-nama calon menteri yang diberikan. Sebab, soal menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Kekuasaan ada kekuasaan presiden, prerogatif presiden. Kapan dan bagaimananya, itu kan di tangan presiden, gitu. Kami bisa hanya menyampaikan preferensi kami," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami hanya bisa, kalau ditanya si A ini gimana, B gimana, tentu kita berharap kalau kita usulkan menteri dari kader-kader PPP, mudah-mudahan bisa selama 5 tahun. Jangan sampai di tengah diganti lagi dengan kader lain. Kita ingin kader-kader yang terbaik," lanjutnya.
Terkait PPP yang selalu dapat jatah menteri di Kementerian Agama, Suharso enggan berandai-andai akan kembali mendapat jatah Menag.
"Kementerian apa saja ya, yang cocok untuk PPP kan banyak. Mulai kementerian RI berapa ke RI berapa. Saya nggak berani begini. Soalnya, wilayah hak prerogatif presiden," katanya.
Namun, jika Jokowi bertanya posisi yang tepat untuk calon menterinya, Suharso akan memberikan masukan. Selain itu, Suharso juga sempat menyinggung soal kader perempuan ke Jokowi.
"Dan itu Presiden sendiri yang akan minta saya ajukan, misal 10 atau 12 nama. Presiden bilang saya perlu ini ini, ya sudah. Kita tidak bisa mengatakan, 'Oh jangan itu, Pak, kenapa nggak Ibu Vernita saja atau Ibu Indah', kan nggak gitu. Tapi tadi saya sampaikan, kalau diperlukan kader perempuan, kami juga banyak. Itu termasuk saya sampaikan tadi," imbuhnya.
Simak Juga 'Berebut Kursi Menteri Jokowi':
(nvl/idh)
