Amnesty International Temui Kapolda Metro Jaya, Bahas Kerusuhan 22 Mei

Jakarta - Amnesty International Indonesia menemui Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono di Markas Polda Metro Jaya. Pertemuan itu untuk menindaklanjuti temuan Amnesty International terkait dugaan kekerasan dalam insiden kerusuhan 22 Mei 2019.

"Tujuannya kami menindaklanjuti pertemuan sebelumnya bersama dengan Kapolda untuk hari ini saya membawa tim-tim Amnesty yang memang ikut dalam memverifikasi temuan-temuan Amnesty di dalam insiden kekerasan 21-23 Mei," kata Direktur Amnesty International Indonesia Usmad Hamid kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Usman tiba di Polda Metro sekitar pukul 11.00 WIB. Ditemani sejumlah anggota tim dari Amnesty, ia kemudian langsung naik ke lantai atas gedung Promoter Polda Metro Jaya.

Usman menyebut pertemuan dengan Kapolda hari ini sebagai tindak lanjut pertemuannya dengan tim supervisi Mabes Polri pada Senin (8/7) kemarin. Pembahasannya masih sama, yakni seputar temuan kerusuhan 22 Mei.

Baca juga: Amnesty International Apresiasi Keterbukaan Polri soal Kerusuhan 22 Mei

"Jadi kita ingin bahas sedikit temuan awal Amnesty International berkaitan dugaan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap sejumlah warga masyarakat sipil," kata Usman.

Dalam pertemuan dengan tim supervisi Mabes Polri, tim Amnesty International juga mendukung pengusutan Polri terhadap pelaku penyerangan Asrama Brimob serta perusakan properti Polri.

"Tindakan-tindakan kriminal semacam itu yang tentu saja kami mendukung Polri bekerja profesional mengusutnya dan tentu saja nggak boleh lupa kalau ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum juga diproses dengan cara sama, profesional dan terpercaya," tutur Usman.

Dalam kesempatan ini, Usman menyebut timnya juga ingin membahas kasus teror air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

"Agendanya tentu saja yang paling utama itu, di luar itu bisa saja tentang Novel, tentang agenda penegakan hak asasi manusia secara umum yang memang di dalam hal ini Amnesty berkepentingan untuk menyampaikan ke jajaran kepolisian tentang 9 hak asasi manusia yang ditetapkan oleh Amnesty untuk periode pemerintahan yang akan datang maksudnya 2019-2024," ungkap Usman.

Baca juga: Ke Bareskrim, Amnesty International Tanya Investigasi Korban Rusuh 22 Mei

Simak Video "Temuan Sederet Dugaan Pelanggaran HAM di Penanganan Aksi 21-22 Mei"

[Gambas:Video 20detik]

(sam/mea)