Bambang Soesatyo dan Jejak Harmoko di Golkar

Jakarta - Bambang Soesatyo (Bamsoet) memuji langkah Airlangga Hartarto menemui Presiden Jokowi bersama para pengurus Partai Golkar. Hal itu, kata dia, sudah sepatutnya dilakukan karena pengurus daerah ikut berjuang langsung memenangkan Jokowi sebagai presiden. Padahal ada yang menilai langkah Airlangga pada Senin (1/7/2019) lalu di Bogor itu sebagai manuver untuk meraih dukungan Istana agar bisa terus memimpin Golkar hingga 2024. Andai Golkar tetap di bawah Airlangga, keajegan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi akan lebih terjamin.

Rupanya Bamsoet tak mau kalah. Dia pun menjamin dukungan terhadap Jokowi tak akan memudar di tengah jalan. Sebab, hal itu merupakan aspirasi para pengurus daerah yang disampaikan kepadanya. "Kalau ada ketua umum terpilih deny (mengingkari) dukungan ke Jokowi, akan kita sikat di tengah jalan," ujarnya.

Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia itu mengawali karir sebagai wartawan di Prioritas pada 1985. Pada 2004, Bamsoet menjadi Pemimpin Redaksi Suara Karya. Selain itu, dia merintis beberapa usaha. Pada 1999, Bamsoet menjadi Komisaris PT Suara Irama Indah; Direktur PT SIMA, tbk (2006); dan Direktur Kodeco Timber (2007); serta usaha lainnya.

Baca juga: Membandingkan Gaya Airlangga dan Akbar Tandjung Redam Badai di Golkar

Bamsoet bergabung dengan Golkar sejak 1995. Dia merintisnya dengan menjadi anggota Generasi Muda Kosgoro Pusat. Juga aktif di Angkatan Muda Partai Golkar dan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro). Pada 2000-2005, lelaki kelahiran Jakarta, 10 September 1962, itu ditunjuk menjadi Ketua Biro Majelis Dakwah Islamiyah (MDI). Maklum, saat jadi mahasiswa, dia aktif di HMI. Pada 2009, dia masuk ke Senayan, setelah gagal pada Pemilu 2004.

Selama di DPR, namanya mulai dikenal saat lantang menyoroti kasus korupsi Bank Century. Bamsoet menggalang tim sembilan dan menggulirkan Pansus Hak Angket. Tak hanya Century, anggota Komisi III itu juga menyoroti kasus korupsi di PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) tentang pengadaan crane. Pada 15 Januari 2018, dia dilantik menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

"Ini puncak karir politik saya, selanjutnya saya mau lebih menikmati hidup bersama keluarga," kata suami Lenny Sri Mulyani itu dalam Blak-blakan yang ditayangkan detikcom, Jumat (5/7).

Baca juga: Manuver Bamsoet Menggapai Puncak Beringin

Namun, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pengurus daerah datang dan memintanya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dukungan juga diisyaratkan datang dari Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie dan sesepuh Golkar Akbar Tandjung. "Pada waktunya saya akan mendeklarasikan diri setelah sowan ke Bro Airlangga Hartarto," ujarnya.

Seorang koleganya di Golkar cuma tertawa kecil saat ditanya soal manuver Bamsoet tersebut. Dia tak menepis kemungkinan manuver yang dimainkan sebetulnya untuk menjaga posisi tawar di jabatan berikutnya. "Dia kayaknya nggak ngincer di kabinet, kalau Ketua MPR saya kira nggak akan menolak," ujar kolega Bamsoet yang menolak dituliskan jati dirinya tersebut.

Soal kiprah Bamsoet di Golkar dan latar belakangnya yang pernah jadi wartawan, dia lantas membandingkannya dengan sosok Harmoko. "Nggak persis, tapi kalau dia jadi Ketum Golkar, ya, mirip Harmoko-lah," ujarnya.

Baca juga: Lagi, Bamsoet Dapat Dukungan Jadi Caketum dari 14 DPD Golkar

Hingga batas tertentu dia benar, meski rekam jejak Harmoko tentu saja lebih mumpuni. Sebagai wartawan, Harmoko tak cuma dikenal sebagai pendiri Pos Kota yang legendaris hingga sekarang, juga pernah memimpin PWI Pusat. Sejak memimpin satu-satunya organisasi wartawan di era Orde Baru itulah pada 1983 dia didapuk Soeharto menjadi Menteri Penerangan selama tiga periode.

Pada 1993, Soeharto juga mempercayai Harmoko memimpin Golkar. Dia tokoh sipil pertama yang menakhodai partai berlambang pohon beringin itu. Enam ketua umum sebelumnya, seperti Suprapto Sukowati, Amir Moetono, Sudharmono, dan Wahono, berlatar tentara.

Lewat program Temu Kader ke berbagai daerah Nusantara, Harmoko membuktikan dirinya tak kalah dibanding para jenderal. Buktinya, pada Pemilu 1997, Golkar mendapat 74,51 persen suara. Meningkat sekitar 6 persen dari Pemilu 1992, sebesar 68,10 persen. Itu rekor prestasi yang hingga kini belum terpecahkan.

Baca juga: Partai Golkar Melepas DPR, Mengincar MPR

Tak heran bila dengan prestasi itu dia berambisi menjadi pendamping Soeharto berikutnya. Cuma ABRI (TNI), yang sejak awal kurang happy dia memimpin Golkar, membaca gelagat tersebut. Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung memainkan peran kunci guna menutup manuver Harmoko.

Sebagai anggota 'Tim Enam', bersama Akbar Tandjung, Harmoko, Ginanandjar Kartasasmita, Haryanto Dhanutirto, dan BJ Habibie, dia memasukkan kriteria 'menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman internasional' untuk menjaring calon wakil presiden. Usulan itu disampaikan dalam forum rapat tiga jalur Golkar yang diikuti Harmoko dan Ary Mardjono (Ketua dan Sekjen Golkar), Yogie SM dan Sutoyo NK (Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Sospol mewakili unsur birokrasi), serta Letjen Yunus Yosfiah dan Mayjen Susilo Bambang Yudhoyono (sebagai Kassospol dan Assospol Kassospol ABRI). Forum memperdebatkan dengan sengit usulan kriteria tersebut. Harmoko dan Ary berkukuh dukungan rakyatlah yang menjadi salah satu kriteria kunci.

Harmoko di kursi roda (Rengga Sancaya/detikcom)

Seusai rapat, Feisal meminta Yunus dan Bambang tetap memasukkan dua kriteria usulannya tadi. "Saya yang akan mempertanggungjawabkan masukan itu kepada Pak Harto," kata Feisal meyakinkan kedua stafnya tersebut seperti ditulis Solemanto dan Aziz Ahmadi dalam 'Feisal Tanjung, Terbaik untuk Rakyat Terbaik bagi ABRI' terbitan Dharmapena, 1999.

Tak cuma itu. Feisal juga mengkonfirmasi langsung kepada Soeharto tentang figur yang benar-benar diinginkannya. "Habibie," jawab Soeharto. Feisal pun menyampaikan hal itu kepada Harmoko dengan hati-hati. "Pak Harmoko, saya sudah diberi tahu Pak Harto, bahwa yang akan menjadi wakil presiden bukan Bapak," ujarnya. "Kalau Bapak maju, saya tidak dapat mengamankan," tambahnya.

"Tapi kepada saya, beliau tidak bilang apa-apa," Harmoko menukas.

"Menurut beliau, Bapak di DPR/MPR," balas Feisal.

"Kelihatannya saya masih diberi kesempatan," timpal Harmoko.

"Kalau Bapak tidak percaya, silakan saja menghadap beliau," pungkas Feisal.

Baca juga: Tanda-Tanda Kejatuhan Rezim dan Gerakan People Power

Ending-nya, kita semua tahu. Habibie dilantik sebagai wapres mendampingi Soeharto pada 11 Maret 1998. Tapi tak sampai tiga bulan kemudian, sebagai Ketua DPR/MPR, Harmoko, yang sebelumnya mengelu-elukan Soeharto untuk tetap menjadi Presiden, memintanya mundur. Pada 21 Mei 1998, Soeharto pun lengser.

Terakhir, penulis melihat Harmoko dalam acara peluncuran otobiografi mantan Menpora Abdul Ghafur di Balai Kartini, 10 Januari 2019, 'Abdul Gafur Zamrud Halmahera'. Dia terlihat sudah tak berdaya di atas kursi roda di antara undangan lainnya, seperti Prof Emil Salim, Prof JB Sumarlin, Cosmas Batubara, dan Akbar Tandjung. Ketika hadirin menyanyikan 'Indonesia Raya', pria kelahiran Nganjuk, 7 Februari 1939, itu seperti tak bereaksi. Mungkin bernyanyi di dalam hati.


Simak Juga Blak-blakan Ketum Golkar, Kinerja dan Manuver Airlangga:

[Gambas:Video 20detik]

(jat/dnu)