"Kami minta adalah berikan rasa keadilan, berikan transparansi dalam rangka kualitas demokrasi kita biar terjaga supaya warga juga tidak memilih kucing di dalam karung," sebut Wakil Ketua DPW PSI Rian Ernest di kantornya, Jl KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Proses transparan dari pemilihan pengganti Sandiaga Uno ini dirasa penting oleh PSI. Sebab, menurut mereka, sejauh ini hanya nama-nama calon saja yang baru digelontorkan DPRD tanpa ada penjelasan rekam jejak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam poses pemilihan Wagub DKI, PSI menilai DPRD DKI lalai akan tanggung jawab menjabarkan rekam jejak calon yang diusung. Akibatnya, masyarakat dinilai harus mencari tahu sendiri informasi soal calon wakil gubernurnya.
"Karena ini kan baru dua nama saya yang disebut. Seakan-akan masyarakat diminta, 'Oke, Google sendiri ya, cari tahu sendiri ya'. Lo, kita memilih pemimpin atau memilih apa?" timpal Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipan.
Untuk diketahui, PSI memang tak lolos parliamentary threshold secara nasional, namun bisa menempatkan sejumlah kadernya yang terpilih jadi wakil rakyat di DPRD. Untuk di DKI Jakarta, Michael mengatakan setidaknya ada delapan caleg PSI yang diprediksi lolos ke DPRD DKI. Kedelapan orang itu sempat melaporkan LHKPN ke KPK pada 14 Mei 2019.
Pada Pemilu 2019, PSI menempatkan kader-kadernya di enam DPRD provinsi dan 37 DPRD kabupaten/kota. Total ada 67 kader PSI yang lolos menjadi anggota legislatif.
(gbr/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini