KPK Evaluasi Penerimaan Daerah Pemprov Sulsel, Ini Hasilnya

Makassar - Tim KPK yang bernama Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) membantu Pemprov Sulsel mendata potensi pendapatan daerah. Hasilnya, masih banyak pajak kendaraan yang belum dibayar.

Berdasarkan keterangan resmi KPK yang diterima detikcom, Kamis (4/7/2019), pajak kendaraan bermotor terjadi pergeseran penerimaan pajak.

"Khususnya pada pajak kendaraan pribadi terjadi peningkatan penagihan pajak kendaraan pribadi dan telah tertagih Rp 3,9 miliar dari tunggakan Rp 32,9 miliar. Sedangkan kendaraan umum terjadi penurunan penerimaan pajak," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya.

Baca juga: KPK Evaluasi Optimalisasi Penerimaan Daerah Pemprov Sulsel

Sedangkan kendaraan dinas hingga akhir semester 1-2019 ini tertagih sebesar Rp 3,4 miliar dari tunggakan Rp 23,7 miliar atas 24 kabupaten/kota di Sulsel.

Baca juga: KPK Rekomendasikan Inspektorat Periksa 7 OPD Sulsel Soal Dugaan Dinas Fiktif

Tak hanya itu, KPK juga menemukan sejumlah kendaraan bermotor yang dimiliki PT Vale sejak 2014 belum dibayarkan pajaknya karena terhambat masalah legalitas kendaraan yang belum terdaftar di Dit Lantas Polda Sulsel.

"KPK telah meminta Bapenda melakukan koordinasi dengan kepolisian terkait legalitas dan proses penagihan pajaknya," ungkapnya.

Baca juga: KPK Temukan 68 Aset Milik Daerah Bermasalah di Sulawesi Selatan

Sementara itu, terkait pengelolaan aset, saat monev sebelumnya, KPK mencatat hanya 42,4%, yaitu sebanyak 335 bidang tanah yang telah disertifikatkan dari total 790 bidang tanah aset milik Pemprov Sulsel. Termasuk di dalamnya ada 41 aset Pemprov Sulsel lainnya yang bermasalah.

Penjelasan PT Vale

PT Vale menanggapi pemaparan KPK. Mereka menjelaskan alasan keterlambatan pembayaran. Berikut penjelasan lengkap PT Vale:

Penjelasan PT Vale mengenai Hasil Monitoring Penerimaan Daerah Sulsel dan Pernyataan KPK

PT Vale memberi tanggapan terhadap sejumlah pemberitaan media perihal pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PT Vale. Sebagaimana pemberitaan media tersebut, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan adanya tunggakan PAP dan kendala pembayaran PKB oleh PT Vale. Hal ini disampaikan saat kegiatan monitoring dan evaluasi KPK atas rencana aksi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah. Pada kesempatan ini, PT Vale menjelaskan bahwa atas PAP (Pajak Air Permukaan) yang disebutkan tertunggak tersebut, PT Vale baru saja melakukan pembayaran selepas keluarnya hasil keputusan Pengadilan Pajak. PAP yang dibayarkan tersebut adalah terkait dengan Proyek Air Bersih di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu TImur.

"Keterlambatan pembayaran terjadi karena adanya perbedaan interpretasi atas peraturan pajak air permukaan yang mengatakan bahwa air yang diambil dan/atau dimafaatkan untuk keperluan dasar rumah tangga, kepentingan sosial, dan pelayanan publik yang tidak dipungut biaya, adalah dikecualikan dari obyek pajak air permukaan. Atas pemahaman ini, PT Vale menempuh proses banding melalui Pengadilan Pajak," terang Chandra Yudha, Manager Perpajakan PT Vale.

Dalam prosesnya, banding ditolak Pengadilan Pajak. Setelah jelas kedudukannya berdasarkan hasil keputusan tersebut, PT Vale pun membayarkan Pajak yang dimaksud secara lunas dalam bulan Juni 2019.

PT Vale juga mengkonfirmasi adanya sebagian pajak kendaraan bermotor yang tertunggak sejak 2014. Perihal pajak kendaraan ini, PT Vale sebelumnya mengacu pada klausul Kontrak Karya (KK) yang menyatakan bahwa kendaraan yang tidak dioperasikan di jalan umum-hanya dioperasikan di area Plant Site dan jalan tambang dalam wilayah KK, adalah tidak dikenakan pajak dimaksud. Namun sejak amandemen KK bulan Oktober 2014, kendaraan-kendaraan tersebut masuk menjadi objek dan terhutang pajak.

"Pengurusan pembayaran pajak kendaraan tersebut mengalami sejumlah kendala. Dokumen asli sebagian kendaraan yang sebelumnya tidak terhutang pajak-karena dibeli jauh sebelum tahun 2014, sudah tidak dapat ditemukan. Menghadapi hal itu, kami berupaya berkoordinasi dan mendapatkan surat keterangan dari instansi-instansi terkait, Namun hingga saat ini belum dapat menyelesaikan masalah pajak kendaraan yang tertunda ini," terang Chandra.

PT Vale senantiasa berkomitmen untuk taat pada aturan dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban pajak tersebut. "Kami berharap keterlibatan berbagai instansi dapat mendorong percepatan dan penyelesaian pengurusan pajak-pajak yang tertunda ini," imbuh Chandra.


(fiq/knv)