Gerindra Gugat Calegnya Sendiri Gara-gara Isu Curang Politik Uang

Jakarta - Partai Gerindra melayangkan setidaknya 22 gugatan Pileg 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari puluhan gugatan yang diajukan, ada satu yang menarik, yakni gugatan yang menuding calegnya sendiri melakukan politik uang.

Gugatan tersebut terkait sengketa dengan hasil pileg di Jawa Timur. Dalam pokok permohonannya, Gerindra, yang diwakili kuasa hukumnya, menduga calegnya nomor 4 di Dapil I, Rahmat Muhajirin, melakukan politik uang sehingga merugikan caleg Gerindra lainnya, yakni Bambang Haryo Soekarto.

Baca juga: Gugat ke MK, PKB Sebut KPU-Bawaslu Tak Jujur Hitung Suara di KL

Dalam argumennya, Bambang Haryo, yang merupakan caleg incumbent, yang aktif turun ke jalan dan kerap dimuat media massa, hanya mendapatkan 52.451 suara. Sedangkan Rahmat, yang bukan artis, bukan tokoh masyarakat, dan tak sering masuk media massa, malah memperoleh 86.274 suara. Gerindra pun menduga Rahmat menggunakan politik uang secara masif.

"Bahwa caleg Gerindra nomor urut 4 diduga menggunakan money politics secara masif. Hal ini dilihat dari perolehan suara di Surabaya sangat minim. Padahal Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya berdampingan, sungguh terjadi anomali politik jika ada seorang caleg mendapat suara fantastis di Sidoarjo (itu pun terkonsentrasi di tiga kecamatan), sementara di Surabaya minim. Di mana caleg nomor urut 4 hanya mendapatkan suara sebesar 11.029, padahal DPT Kota Surabaya besar," demikian bunyi pokok permohonan Gerindra seperti dilihat detikcom, Rabu (3/7/2019).

"Bahwa pemohon tidak mempersoalkan siapa pun caleg yang menang asalkan kemenangannya tidak menghalalkan segala cara, apalagi sampai melanggar hukum," lanjutnya.

Baca juga: Menang Pileg, PDIP Masih Ajukan Gugatan Hasil di Jateng hingga Sumbar ke MK

Tak hanya menuding calegnya melakukan politik uang, Gerindra juga menduga ada penggelembungan pada suara Partai Golkar. Gerindra menyebut suara Partai Golkar mengalami penambahan yang signifikan, yakni 60.928 suara dari semula 151.153 suara.

Dengan perolehan tersebut, Gerindra berargumen semestinya Partai Golkar tidak mendapatkan 1 kursi, sehingga Gerindra meminta MK mendiskualifikasi Zainudin Amali sebagai caleg Golkar yang lolos melalui Dapil Jatim XI.

"Bahwa pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua MK untuk mengurangi perolehan suara Partai Golkar dan mendiskualifikasi Zainudin Amali sebagai calon yang memperoleh 1 kursi DPR RI Dapil Jatim XI," tulis Gerindra dalam pokok permohonannya.


(mae/tor)