Fungsionaris Minta Polemik Golkar Jangan Bawa-bawa Presiden

Jakarta - Suhu di internal Golkar menghangat pasca munculnya wacana dipercepatnya Munas dalam waktu dekat. Fungsionaris DPP PG Syamsul Rizal meminta agar setiap polemik di partai Golkar jangan sampai membawa-bawa nama Presiden Jokowi.

"Kita juga harus paham bahwa selain Pak Jokowi masih berstatus sebagai Capres, sampai saat ini Pak Jokowi juga masih berstatus sebagai Presiden RI yang patut dijaga kewibawaannya. Karena itu saya juga menyarankan agar oknum DPP PG siapapun itu tidak boleh lagi menarik nama besar Presiden ke dalam polemik Partai saat ini, apalagi mengembangkan pernyataan Presiden yg multi tafsir seolah-olah presiden Jokowi mendukung salah satu kandidat yaitu Airlangga dalam sebuah polemik satu partai politik yaitu Golkar, jelas akan merusak etika kenegeraan," kata Syamsul kepada wartawan, Rabu (3/6/2019).

Syamsul juga meminta jangan lagi ada politisasi pernyataan Presiden Jokowi mengenai internal Partai Golkar. Termasuk di antaranya soal rangkap jabatan publik.

"Terkait penempatan jabatan publik itu hak perogarif Presiden yang diatur dalam UUD 1945 dan siapapun yang jadi Ketua Umum ke depan sudah ada mekanismenya dalam AD/ART, hentikan politisasi pernyataan Presiden merestui siapa atau seseorang karena tugas seorang Presiden bukan merestui seseorang menjadi ketua Umum Partai melainkan tugas Presiden yang utama adalah menjalankan perintah UUD 1945," tutur Syamsul.

"Teruslah berdinamika karena dengan dinamikalah Partai Golkar yang kita cintai akan makin kuat. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan menjadikan perbedaan sebagai perpecahan. Tegas Syamsul," sambungnya.

Baca juga: Airlangga, si Penakluk Badai di Partai Golkar

Syamsul juga meminta agar Jokowi yang akan segera memulai periode keduanya untuk melakukan evaluasi mengenai capaian tiap partai politik.

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa pesta demokrasi sudah selesai. Golkar secara organisasi sudah memberikan kontribusi politik kepada Pak Presiden Jokowi periode kedua. Untuk itu saya meminta kepada Presiden Jokowi melalui teamnya untuk evaluasi juga hasil - hasil perolehan suara capres di setiap Partai pengusung," tuturnya.

"Saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa sumber masalah terjadinya polemik partai usai pileg dan pilpres saat ini karena secara elektoral kursi Partai Golkar memang berkurang signifikan, demikian juga dari sisi Parlemen Treashold suara Golkar juga drastis turun, oleh karenanya jangan salah kalau kemudian timbul riak-riak di internal, karena ini adalah masalah partai yang sangat mendasar. Bukan masalah dukung mendukung atau suka tidak suka dan lain-lain," sambungnya.


(fjp/tor)