Pansus Angket Gubernur Sulsel Tegaskan Kewenangan Panggil Paksa

Makassar - Pansus Angket Gubernur Sulsel menggelar rapat internal mendata nama-nama yang akan dipanggil. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman menjadi dua tokoh yang akan dipanggil selain sejumlah pejabat Pemprov Sulsel.

"Subjek utamanya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi nanti dia terakhir. Jadi kita yang panggil dulu ini di bawah bawah," kata Ketua Pansus Angket Gubernur Sulsel Kadir Halid di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (1/7/2019).

Pansus menginventarisasi nama-nama yang akan dipanggil termasuk para staf khusus di Pemprov Sulsel. Rapat internal Pansus Angket juga membahas mater yang akan disiapkan terkait pemanggilan pejabat Pemprov Sulsel.

Baca juga: F-PKS Copot Anggota yang Setuju Hak Angket Gubernur Sulsel

"Kesepakatan dulu di Pansus, siapa yang dipanggil, ini banyak sekali yang akan dipanggil. Sampai puluhan kayaknya," imbuh Kadir.

Kadir juga menegaskan kewenangan Pansus Angket melakukan pemanggilan paksa terhadap pihak yang tidak memenuhi panggilan.

"Dua kali pemanggilan, pemanggilan ketiga sudah paksa. Dari Pansus menyurat ke pimpinan, dari pimpinan sampaikan ke Polda nanti ada pengawalan tertutup," ujarnya.

Baca juga: Ajukan Hak Angket, Demokrat Sulsel: Seperti Ada 2 Gubernur di Sini

"Orang yang akan dimintai keterangan wajib memenuhi panggilan panitia angket," tegas Kadir.

DPRD Sulsel meloloskan penggunaan hak angket kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dengan dukungan 60 anggota DPRD Sulsel.

Sejumlah poin hak angket yakni kontroversi SK Wagub tentang pelantikan 193 pejabat, manajemen PNS, dan dugaan KKN, termasuk pelaksanaan APBD Sulsel Tahun 2019.


(fiq/fdn)