PDIP: Rekonsiliasi Bukan Bagi-bagi Kursi Menteri

Jakarta - Dorongan rekonsiliasi menguat usai Pilpres 2019. Kini PDIP sebagai partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin menegaskan rekonsiliasi dengan kubu Prabowo-Sandiaga bukanlah berbentuk bagi-bagi kursi jabatan.

"Rekonsiliasi bukan bagi-bagi jabatan, rekonsiliasi itu adalah jalan untuk bermusyawarah bersama," kata Hasto usai acara penetapan Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi capres-cawapres terpilih 2019, di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).

Baca juga: Jokowi Bicara Peluang Parpol Koalisi Prabowo Merapat

Rekonsiliasi juga dinyatakannya bukan untuk meniadakan oposisi. Dia menjelaskan, oposisi memang diperlukan demi sehatnya pemerintahan demokratis. Namun untuk konteks pemerintahan di Indonesia, istilahnya bukan oposisi. Hasto lebih suka menyebutnya sebagai "pihak di luar pemerintahan" ketimbang menggunakan istilah "oposisi".

"Kita tidak mengenal adanya oposisi. Yang kita kenal adalah mana partai yang ada dalam pemerintahan dan mana yang di luar pemerintahan, mana yang penyeimbang. Semua sehat dalam demokrasi yang cukup," ujar Hasto.

Baca juga: Usai Penetapan Capres Terpilih, Wiranto Harap Jokowi-Prabowo Bertemu

Proses rekonsiliasi akan diselenggarakan dalam bentuk musyawarah. Namun, dia kembali menegaskan, musyawarah itu bukan menyepakati bagi-bagi kursi menteri.

"Sekali lagi, rekonsiliasi jangan dimaknakan bagi-bagi kursi menteri. Rekonsiliasi adalah proses dialog yang harus dilakukan mengingat kita bangsa yang mengedepankan musyawarah," kata Hasto.



Tonton Video Cak Imin: Koalisi 01 Sudah Gemuk, Tapi untuk Rekonsiliasi Why Not?


(dnu/gbr)