Masinton: Oposisi di DPR Penting agar Legislatif Benar-benar Berjalan

Jakarta - Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan, dalam sistem demokrasi, kekuatan oposisi sangatlah penting. Keberadaannya dibutuhkan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah sehingga kemungkinan munculnya sikap kesewenangan, penguasa bisa diminimalkan.

"Keberadaan kelompok oposisi di lembaga Legislatif akan menghindarkan munculnya anggapan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya berfungsi sebagai stempel. Karena itu, kekuatan oposisi di DPR sangat penting dan dibutuhkan agar fungsi pengawasan lembaga legislatif bisa benar-benar berjalan sesuai harapan," ujar Masinton dalam keterangannya, Jumat (28/6/2019)

Masinton juga mengatakan, selesainya sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi akhir dari perjalanan panjang Pemilu 2019. Kini semua pihak harus menurunkan suhu politik dan merajut kembali persatuan yang diakibatkan adanya polarisasi selama berlangsungnya kontestasi pemilu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tugas pemenang adalah merangkul, menjalin kembali polarisasi yang sempat terjadi selama ini. Para elite harus bisa menjadi penenang bagi masyarakat sekaligus penyejuk. Agar perselisihan dan pengelompokan yang sempat terjadi tidak memanas," ujarnya.

Menurut Masinton, salah satu cara yang bisa ditempuh oleh pemenang untuk menghilangkan konflik berkepanjangan adalah pembagian kekuasaan. Ini karena kemajemukan Indonesia yang tidak bisa diatur dengan cara menang-menangan, tetapi harus ada power sharing.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Ketua Fraksi PPP MPR RI Syaifullah Tamliha. Ia berharap elite politik ikut berkontribusi menjalin persatuan dan kesatuan agar perpecahan yang sempat terjadi selama kontestasi pemilu bisa akur kembali.

"Negara yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat, didukung seluruh rakyatnya. Sejarah membuktikan, Irak, yang hanya terdiri atas tiga kelompok, yaitu Kurdi, Suni, dan Syiah, hancur setelah Sadam lengser. Karena itu, kita butuh presiden yang baru terpilih mendapat dukungan dari seluruh rakyat," ujarnya.

Melihat resistansi yang terjadi selama proses pemilu, menurut Syaifullah, MPR perlu membuka peluang pembahasan rumusan masa jabatan presiden. Daripada memakai masa jabatan selama lima tahun dan setelah itu bisa dipilih kembali, lebih baik masa jabatan presiden hanya sekali selama 8 tahun.

"Kita perlu mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, seperti yang ada di negara-negara lain di seluruh dunia. Dengan begitu, MPR bisa menyeleksi calon presiden dan wakilnya. Juga menetapkan visi misi agar dijabarkan menjadi program pembangunan oleh presiden terpilih," kata Syaifullah lagi.

Sedangkan juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto menegaskan Indonesia tidak akan terpecah belah, seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Menurut Wawan rakyat Indonesia adalah masyarakat yang sangat maju, sebagaimana majunya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya.

"Bahkan saat ini saja banyak orang-orang Indonesia yang berprestasi di luar negeri. Baik di bidang science, ilmu pengetahuan, hingga ekonomi. Mereka mampu menjuarai berbagai kejuaraan tingkat dunia. Mereka juga menempati posisi strategis diberbagai perusahaan di luar negeri," kata Wawan.