KPK Pantau Penanganan Kasus Lahan Milik Negara di Medan

Jakarta - KPK terus memantau perkembangan penanganan masalah pengalihan lahan milik negara terkait Centre Point di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Agra Citra Kharisma (ACK). Nantinya kedua belah pihak akan masuk pada detail-detail penghitungan dalam pengelolaan aset Centre Point.

"Tadi sudah MoU. Nanti mereka akan masuk ke detail-detailnya seperti apa. KPK menjaga jangan sampai ada kerugian negara. Itu pesannya," kata Saut kepada wartawan di Medan, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: KPK Bekali Caleg Terpilih PDIP Asal Sumut Pendidikan Antikorupsi

Menurut Saut, akan ada pembicaraan terkait pengelolaan aset tersebut. Karena secara fisik di lahan itu sudah berdiri bangunan.

"Kita perlu kontinuitas bisnis, kepastian berusaha, dan seterusnya. KPK kan concern di situ. Jadi mereka akan masuk ke detail-detailnya. Kelihatannya mereka sudah punya time frame. Angka-angkanya seperti apa mereka akan menghitung, ACK dan PT KAI," kata Saut.

Pemerintah Kota Medan juga diminta berperan. "Tentunya, kan, dari status tanah harus dibereskan dulu," kata Saut.

Persoalan Centre Point terkait dengan lahan seluas 7,3 hektare milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Medan. Lahan ini kemudian diambil PT Agra Citra Kharisma (ACK) dan untuk membangun pusat perbelanjaan.

Sedangkan dalam proses hukum, Mahkamah Agung mengabulkan tuntutan PT KAI atas pengambilalihan kembali aset milik BUMN pada 21 April 2015.


(fdn/fdn)