ICW Bekali 'Calon Anggota DPRD Fraksi PSI' Materi Antikorupsi

Jakarta - PSI memang tak lolos parliamentary threshold secara nasional, namun bisa menempatkan sejumlah kadernya yang terpilih jadi wakil rakyat di DPRD. Para anggota legislatif terpilih tersebut dibekali materi antikorupsi.

Pada Pemilu 2019 lalu, PSI menempatkan kader-kadernya di 6 DPRD Provinsi dan 37 DPRD Kabupaten/Kota. Total ada 67 kader PSI yang lolos menjadi anggota legislatif.

PSI menggelar workshop antikorupsi untuk para calon wakil rakyatnya ini pada 26-28 Juni di Swissbell Kalibata, Jakarta. ICW yang jadi pemateri workshop tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami ingin memastikan tiap anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terpilih dari PSI bisa memahami fungsi, tugas sebagai anggota dewan. Mereka juga belajar seluk-beluk kasus korupsi, dan pada gilirannya mereka bisa terbebas dari kasus korupsi," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Rabu (26/6/2019).

Toni juga mengatakan setiap anggota dewan dari PSI diharuskan menggunakan Aplikasi Solidaritas. Aplikasi online itu memungkinkan publik untuk mengakses informasi capaian kinerja wakil rakyat dari PSI.

Ketua DPP PSI Surya Tjandra meyakini wakil rakyat PSI nantinya bisa menjadi pembeda. Dia yakin proses panjang yang dilakukan PSI selama ini akan membuahkan anggota-anggota legislatif yang memenuhi harapan publik.

"Partai Solidaritas Indonesia punya cita-cita itu, dan ingin mewujudkannya dalam karya nyata. Mulai sekarang juga, mulai dari proses rekrutmen, setelah lolos di DPRD, dan pembangunan sistem yang sedang dilakukan kalau masuk nanti," kata Surya yang juga penanggung jawab workshop antikorupsi tersebut.

Peneliti ICW, Donal Fariz, mengatakan workshop tersebut merupakan upaya kolaboratif untuk perbaikan tata kelola partai. Dia mengungkap hanya PSI yang menyambut tawaran ICW.

"Workshop ini merupakan upaya kolaboratif ICW bersama PSI untuk mendorong perbaikan tata kelola partai. Sebelum kegiatan ini diselenggarakan, ICW telah menyurati 11 partai untuk memberikan penawaran kegiatan tersebut. Namun hanya PSI yang memberikan respons persetujuan," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW itu.