Hakim MK Musyawarah Mufakat Putuskan Gugatan Pilpres

Jakarta - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono memastikan putusan gugatan hasil Pilpres 2019 diambil 9 hakim konstitusi lewat musyawarah mufakat. Bila terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion), hal itu tetap menjadi bagian dari putusan.

"Sudah diatur soal putusan secara umum kan. Bahwa putusan itu diambil begini, begini, begini, musyawarah mufakat, kalau tidak voting. Kalau ada hakim berbeda pendapat, itu menyampaikan pendapatnya yang berbeda itu ke dalam putusan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan," ujar Fajar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: BW Minta MK Kabulkan Gugatan Pilpres, Beberkan Fakta-fakta Sidang

"Tergantung hakimnya kalau itu. Mau dibacakan (dissenting opinion) atau tidak. Pasti (dibacakan) seandainya ada ya," imbuhnya.

Fajar mengatakan putusan sengketa pilpres besok (27/6) tidak boleh ada pihak yang melakukan interupsi. Sebab, saat putusan itu sepenuhnya wewenang hakim menuangkan pendapat dan memutus perkara.

Baca juga: Rapat Pembahasan Perkara Tuntas, MK Siap Baca Putusan Sengketa Pilpres Besok

Terkait teknis sidang putusan gugatan Pilpres besok, Fajar menyebut putusan bisa dibacakan bergiliran atau hanya oleh satu hakim.

Sidang putusan gugatan hasil Pilpres 2019 akan digelar pada Kamis, 27 Juni, atau lebih awal dari jadwal semula, yakni Jumat (28/6). Tim hukum Prabowo-Sandiaga dalam permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 meminta MK mendiskualifikasi capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. Prabowo-Sandiaga dalam petitumnya memohon ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019.



Tonton Blak-blakan Yusril Ihza Mahendra: MK Sulit Menangkan Prabowo:

[Gambas:Video 20detik]

(zap/fdn)