Tawaran Menteri ke Gerindra Disorot Andi Arief, PPP Lempar Sindiran

Jakarta - Pernyataan 'Gerindra pantas ditawari gabung kabinet' yang disampaikan Sekjen PPP Arsul Sani mendapat sorotan dari Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief. Arsul Sani membalas dengan melempar sindiran kepada Andi Arief.

Andi Arief dalam cuitannya yang dibagikan kepada wartawan, Senin (24/6/2019), menyerang PPP karena, menurut dia, pernyataan itu bermakna tawaran kursi menteri untuk Gerindra. Bagi Andi, jatah pembagian pos menteri merupakan hak sepenuhnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang telah memenangi Pilpres 2019 versi real count KPU meski hasil itu kini digugat capres penantang Prabowo Subianto ke MK.

Baca juga: TKN Jokowi: Gerindra Pantas Ditawari Gabung Kabinet

"Tanggal 27 Juni 2019 sudah ada presiden hasil Pemilu. Setelah itu presiden akan membentuk kabinet. Hanya presiden yang berhak menentukan menterinya. Kalau ada tawaran dari pihak lain, seperti Sekjen PPP, itu tawaran palsu. Logikanya nggak ketemu akal, partai 4 persen menawarkan menteri," kata Andi Arief. Cuitan Andi telah mendapat penyesuaian.

Dimintai konfirmasi, Arsul Sani menyatakan Andi Arief salah menangkap maksud pernyataannya. Arsul menepis anggapan bahwa PPP menawarkan menteri.

"Salah memahami yang baca terus menyimpulkan bahwa PPP menawarkan menteri. Yang saya bilang adalah bahwa partai-partai di TKN, termasuk PPP, tidak menutup pintu jika Gerindra ditawari Pak Jokowi masuk koalisi karena kami menghormati Gerindra yang sudah bersikap gentle dalam kontestasi pilpres ini dengan menempuh jalur hukum dan tidak tiba-tiba pengin belok di tengah jalan ketika seluruh tahapan pilpres belum selesai," jelas Arsul Sani saat dimintai konfirmasi via aplikasi perpesanan.

Arsul paham pembagian pos menteri sepenuhnya kewenangan dan hak Jokowi. Arsul lalu melempar sindiran.

"Kalau soal hanya presiden yang berhak menawarkan (kursi) menteri, anak kecil juga tahu itu," sebut Arsul dengan emoji tawa.

Baca juga: Gerindra: Jokowi Terbuka Minta Rekonsiliasi, Kami Belum Jawab

Arsul Sani sebelumnya menyatakan sejumlah partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menganggap Gerindra bersikap kesatria dalam Pemilu 2019. Menurut dia, Gerindra tetap patuh pada undang-undang dalam menyelesaikan perselisihan Pemilu 2019.

"Ada juga yang berpendapat, kalaupun partai koalisi di pemerintahan akan datang mau bertambah, Gerindra pantas ditawari," kata Arsul, yang juga Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.


Peluang Aktivis '98 Jadi Menteri, Ini Pilihan Jokowi:

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/tor)