Bertemu PM Thailand, Jokowi Bahas Isu Keamanan di Rakhine State

Jakarta - Di sela KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan PM Thailand Prayut Chan-o-cha. Isu perdagangan CPO dan karet hingga Rakhine State secara khusus dibahas Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Jokowi meyakini Indonesia dan Thailand dapat membangun kerja sama yang baik, tidak hanya untuk kepentingan bilateral, tapi juga untuk ASEAN dan dunia.

"Saya mendukung penuh keketuaan Thailand di ASEAN tahun ini," kata Jokowi saat melakukan pertemuan tertutup dengan PM Thailand Prayut Chan-o-cha di lokasi acara KTT ASEAN di The Athenee Hotel, Luxury Collection, Bangkok, Sabtu (22/6/2019). Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan PM Thailand di Sela KTT ASEAN

Secara umum, Presiden Jokowi dan PM Prayut Chan-o-cha membahas tiga isu, yaitu satu isu bilateral dan dua isu ASEAN. Terkait isu bilateral, Presiden Jokowi menyampaikan rasa senang melihat kerja sama bilateral kedua negara.

Kedua pemimpin sepakat meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi serta menghilangkan hambatan perdagangan.

"Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin secara khusus membahas perdagangan dua komiditi, yaitu CPO dan karet. Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Thailand atas dukungan kepada Indonesia dan Malaysia dalam melawan diskriminasi terhadap CPO," kata Bey Machmudin.

Baca juga: Tiba di Thailand, Jokowi akan Hadiri KTT ASEAN Ke-34

Indonesia juga menghargai kerja sama Thailand untuk bersama-sama dapat meningkatkan harga karet dunia.

"Untuk kerja sama Indo-Pasifik, Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan atas dukungan Thailand terhadap Konsep Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik," ujar Bey Machmudin.

Jokowi juga menyinggung isu etnis Rohingya di Myanmar. Jokowi menekankan pentingnya situasi keamanan yang lebih baik di Rakhine State.

"Indonesia menyampaikan pentingnya laporan Preliminary Needs Assessment (PNA) untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya situasi keamanan yang lebih baik di Rakhine State sehingga proses repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat dapat dilakukan," imbuhnya. (nvl/knv)