Kelima pejabat itu adalah Bupati Purworejo Agus Bastian, Ketua DPRD Luhur Pambudi, Sekda Said Romadhon, Ketua Bappeda Pram Prasetyo Achmad dan Kepala Dinas Pariwisata Agung Wibowo AP. Sesuai rencana, mereka akan menghabiskan waktu di Belanda dan Swedia sejak 16 hingga 22 Juni 2019 mendatang.
"Kalau tujuannya ke Belanda untuk napak tilas sejarah Purworejo di Belanda, karena Purworejo ada kaitannya erat dengan Belanda termasuk Babad Kedung Kebo karya Tjokronegoro I. Untuk dana keperluan tersebut memang dari APBD," kata Kabag Humas Pemkab Purworejo, Bambang Gatot Seno Aji, Kamis (20/6/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Melacak dan pada akhirnya secara legal kita akan mohon via kedubes untuk bantu kita karena setelah kita ke sana prosesnya panjang, tidak bisa sesaat dan dokumen itu benar ada di sana," katanya.
Said menambahkan, kunjungan ke negara Eropa itu tidak hanya di Belanda namun juga mampir ke Swedia untuk memenuhi undangan dari Supertext Swedia, yakni sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi informasi.
![]() |
Di perusahaan Supertext, Bupati menerima hibah teknologi dan pelatihannya dari Direktur Supertext Martin Jacobson dan disaksikan langsung oleh Dubes RI untuk Swedia, Bagas Hapsara.
"Sejak tahun 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Purworejo memang telah merintis kerja sama dengan Supertext dalam pengembangan digital farming. Serangkaian pertemuan dan pembicaraan sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu dan sudah ditindaklanjuti dengan penandatanganan letter of intent," lanjutnya.
Dari data yang diperoleh detikcom, kunjungan kelima pejabat tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp 433.610.000. Jumlah dana tersebut hanya dihitung untuk biaya tiket pesawat semua pejabat berangkat dan kepulangannya, uang harian selama sepekan serta biaya tambahan lainnya.
"Untuk biaya harian selama seminggu saja kami masing-masing cuma dapat Rp 32 juta, untuk biaya di negara Eropa itu masih sangat kurang. Untuk akomodasi dan lain-lain kami juga dibantu oleh pihak sini," ujar Said.
Lawatan itu dipersoalkan oleh anggota DPRD Fraksi PKS, Ngadianto. Dia menilai kunjungan yang dilakukan rombongan bupati tidak urgen dilakukan saat ini. Menurutnya, masih banyak hal yang lebih penting misalnya perningkatan kualitas dan kuantitas layanan dasar publik
"Kalau hanya masalah sejarah kok harus jauh-jauh ke sana dan kerja sama bidang pertanian itu juga bukan yang utama. Masih banyak masalah lain yang perlu diselesaikan, toh Purworejo sampai saat ini masih jauh dari kata layak. Pembangunan sekolah-sekolah rusak misalnya, itu lebih penting," tegasnya.
Hal senada juga dilontarkan oleh pegiat LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Makmun. Dia menilai kunjungan dengan anggaran ratusan juta rupiah tersebut sebagai pemborosan jika nantinya tidak ada hasil yang nyata dan bermanfaat.
"Yang jelas kita harus tahu sebenarnya tujuannya ke sana itu apa, benar-benar urusan dinas atau pribadi. Terus ada hasilnya nggak nanti kita lihat, kalau tidak ya itu namanya pemborosan karena menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah," kata Makmun. (mbr/mbr)