Pemprov DKI Segera Ajukan Raperda Zonasi Pesisir ke DPRD

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menarik Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTKRS Pantura) dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). RTKRS sudah tak lagi dibahas, sedangkan RZWP3K masih dibahas di Biro Hukum.

"Hari ini sudah dikoordinasikan ke Biro Hukum, itu (RZWP3K) sudah diajukan lagi oleh Pak Gubernur untuk diajukan lagi ke DPRD untuk segera dibahas ulang," kata Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Darjamuni di Balai Kota, Rabu (19/6/2019).

Darjamuni mengatakan raperda tersebut awalnya digunakan untuk membangun Pulau Reklamasi. Namun nantinya perda tersebut digunakan untuk mengatur perizinan dan pemanfaatan ruang perairan di Teluk Jakarta.

"Pulau reklamasi tidak diatur RZWP3K, karena itu sudah dianggap daratan, RTRW yang nanti mengatur (pulau reklamasi)," jelas Darjamuni.

Darjamuni mengatakan saat ini belum ada aturan untuk membuat bangunan di perairan. Aturan RZWP3K akan mengatur perizinan wilayah perairan.

Baca juga: Keterangan Tertulis Tanya-Jawab Lengkap dengan Anies soal IMB Reklamasi

"Yang penting kalau masalah pembangunan di atas perairan belum ada payung hukumnya," sebut Darjamuni.

Sebelumnya, Anies sempat menarik RTKRS Pantura dan RZWP3K untuk direvisi kembali. Beberapa waktu lalu, Anies menerbitkan IMB Pulau Reklamasi tanpa menggunakan padahal pembahasan dua tersebut belum selesai.

Sekda DKI Jakarta Saefullah membantah keluarnya IMB harus menunggu Raperda disahkan. Menurut Sekda DKI Jakarta Saefullah, dua raperda yang dibahas saat ini tidak ada lagi kaitannya dengan pemberian IMB di pulau D atau Pantai Maju.

"RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana," ucap Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (17/6).



Tonton video Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi dari Kaca Mata Pengamat:

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/dhn)