.webp)
Yenti menepis penilaian tersebut. Dia menyatakan komitmennya dalam pemberantasan korupsi tak sepatunya dipertanyakan. Sejak bertahun-tahun dia memperjuangkan agar pasal pencucian uang dan pembuktian terbalik digunakan dalam menjerat para koruptor.
"Tapi malah KPK yang sejak awal tak pernah mau menggunakan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sehingga menguntungkan koruptor dan merugikan KPK dan masyarakat, seperti dalam kasus Setya Novanto," kata Yenti.
Kelemahan lain yang muncul di KPK dalam kepemimpinan sekarang ini adalah kurangnya wibawa dan kharisma. Sehingga muncul berbagai gejolak internal yang tak segera diselesaikan sehingga mencuat ke publik.
Gejolak dimaksud adalah seperti yang pernah muncul dalam pemberitaan media massa pada April lalu. Waktu itu sekitar 42 penyidik KPK dari Polrimemprotes kebijakan pimpinan KPK dalam mengangkat penyelidik menjadi penyidik di menyebmbaga anti-rasuah itu. Sebelumnya, beberapa pegawai KPK mengirimkan petisi kepada pimpinan. Mereka mengeluhkan masalah kerap terjadinya kebocoran informasi saat penyelidikan oleh bidang penindakan.
Yenti juga merujuk keterangan Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane dalam sebuah diskusi awal Mei lalu bahwa di internal KPK terjadi kubu-kubuan. Secara terbuka Neta menyebut di KPK ada kubu Taliban yang diwakili penyidik senior Novel Baswedan, dan kubu di luar itu disebutnya sebagai Polisi India.
"Karena itu ke depan, kita perlu mencari figur pimpinan yang mampu mengembalikan wibawa KPK sebagai lembaga formal negara," kata Yenti.
Saat ditanya bahwa dia sebagai anggota Pansel pada 2015 punya tanggung jawab moral atas terpilihnya para pemimpin KPK seperti itu, Yenti berkilah bahwa waktu itu kondisi para pendaftar calon pimpinan kualitasnya memang demikian. "Selain itu, ada kecenderungan orang berubah begitu telah menduduki jabatannya," ujar Yenti.
(jat/jat)
