Menhan ke Kapolri soal Kasus Purnawirawan TNI: Kalau Benar, Kenapa Tak Nyaman?

Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menanggapi cerita Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengaku tak nyaman ketika menangani kasus purnawirawan TNI. Ryamizard mengingatkan hukum sebagai panglima tertinggi di NKRI.

"Tegakkan saja. Siapa pun, menteri, presiden pun bisa kena hukum kok. Itu kan hukum itu panglima tertinggi, harus dilaksanakan, tapi yang benar," kata Ryamizard di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Cerita Kapolri Tak Nyaman Tangani Kasus Purnawirawan TNI

Menurut dia, polisi tidak perlu takut menegakkan hukum. Apalagi, lanjut Ryamizard, jika proses penegakkan hukum itu dilakukan dengan cara yang benar.

"Kalau polisi sudah benar, kenapa nggak nyaman," ujarnya.

Baca juga: Kapolri: Beda dengan Kivlan, Masih Ada Ruang Komunikasi di Kasus Soenarko

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bercerita soal ketidaknyamanan menangani kasus purnawirawan TNI. Tito mengaku terus menjalin hubungan baik antara TNI dan Polri.

"Saya menyampaikan kepada Panglima (TNI) komitmen dari Polri untuk senantiasa sinergi, bekerja sama dengan TNI. Sehingga penanganan kasus purnawirawan TNI, tentu secara pribadi dan institusi ini jujur menimbulkan ketidaknyamanan bagi Polri sendiri, nggak nyaman," ucap Tito kepada wartawan di Monas, Jakarta, Kamis (13/6).

Meski ada rasa tidak nyaman, proses hukum disebutkannya harus tetap berlanjut. Ada asas persamaan hukum bagi semua warga negara karena purnawirawan sudah menjadi warga sipil.

"Tapi ya hukum harus berkata demikian, ada asas persamaan di mata hukum. Semua orang sama di muka hukum," kata dia. (tsa/knv)