"Tegakkan saja. Siapa pun, menteri, presiden pun bisa kena hukum kok. Itu kan hukum itu panglima tertinggi, harus dilaksanakan, tapi yang benar," kata Ryamizard di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau polisi sudah benar, kenapa nggak nyaman," ujarnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bercerita soal ketidaknyamanan menangani kasus purnawirawan TNI. Tito mengaku terus menjalin hubungan baik antara TNI dan Polri.
"Saya menyampaikan kepada Panglima (TNI) komitmen dari Polri untuk senantiasa sinergi, bekerja sama dengan TNI. Sehingga penanganan kasus purnawirawan TNI, tentu secara pribadi dan institusi ini jujur menimbulkan ketidaknyamanan bagi Polri sendiri, nggak nyaman," ucap Tito kepada wartawan di Monas, Jakarta, Kamis (13/6).
Meski ada rasa tidak nyaman, proses hukum disebutkannya harus tetap berlanjut. Ada asas persamaan hukum bagi semua warga negara karena purnawirawan sudah menjadi warga sipil.
"Tapi ya hukum harus berkata demikian, ada asas persamaan di mata hukum. Semua orang sama di muka hukum," kata dia. (tsa/knv)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini