Di London, Indonesia Tegaskan Komitmen Keselamatan Pelayaran

Jakarta - Sebagai salah satu negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia, Pemerintah Indonesia menunjukan peran aktifnya dalam upaya meningkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan mengirimkan delegasi untuk menghadiri Sidang International Maritime Organization (IMO)-Maritime Safety Committee (MSC) ke-101.

"Sidang MSC ke-101 dibuka oleh Sekretaris Jenderal IMO, Mr. Kitack Lim, dan Sidang MSC tersebut dipimpin oleh Mr. Brad Groves (Australia), dan Mr. Juan Carlos Cubisino (Argentina) sebagai wakil ketua. Sidang dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota IMO, serta observers dari negara-negara anggota IMO dan berbagai asosiasi di bidang maritim," ujar Atase Perhubungan RI di London, Lollan Panjaitan dalam keterangan tertulis, Minggu (9/6/2019).

Pada acara yang dihelat di Kantor Pusat IMO, London, Inggris pada 5-14 Juni 2019, Indonesia mengirimkan Delegasi RI yang diketuai oleh Duta Besar RI London, Dr. Rizal Sukma dan Wakil Dubes RI London, Adam M. Tugio sebagai Alternate I, serta Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebagai Alternate II dan anggota Delri yang terdiri dari Kementerian Koordinaror Bidang Maritim, Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut, Kemenkominfo Kementerian Perhubungan, Sekretariat Kabinet, Atase Perhubungan, dan Pejabat Fungsi Politik KBRI London.

Baca juga: Lindungi Kepentingan Maritim RI, Kemenhub Hadir di Sidang IMO London

Menurut Lollan, pada Sidang ke-101 IMO MSC ini Delri memberikan prioritas pada pembahasan agenda utama, yaitu mengenai kajian pembahasan penyusunan peraturan instrumen IMO terkait Maritime Autonomous Surface Ships (MASS), keselamatan dalam hal penerapan bahan bakar rendah sulphur yang mulai diberlakukan pada 2020 (fuel oil safety), dan beberapa perubahan peraturan instrument IMO yang akan diterapkan bagi kapal-kapal konvensi, serta penyusunan goal-base standard.

Sidang itu pun dilakukan dalam bentuk plenary, 3 working group dan 1 drafting group, yaitu working group on Maritime Autonomous Surface Ships (MASS), working group on fuel oil safety, working group on goal base standard, dan drafting group on amendments mandatory instrument.

Lebih lanjut, Lollan menjelaskan bahwa pertemuan MSC adalah bagian dari badan teknis IMO tertinggi yang membahas isu keselamatan dan keamanan pelayaran. MSC juga memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas yang didelegasikan dari konvensi-konvensi IMO, termasuk salah satunya untuk memberikan pertimbangan dan pengajuan rekomendasi dan petunjuk-petunjuk pada sisi keselamatan pelayaran kepada assembly untuk dapat diadopsi.

"Selain itu, MSC juga berwenang untuk menerima adopsi amandemen konvensi-konvensi IMO seperti SOLAS," kata Lollan.

Adapun agenda yang dibahas dalam pertemuan MSC ini di antaranya pembahasan mengenai keselamatan bernavigasi, konstruksi dan peralatan kapal, pengawakan dari sisi keselamatan, pengaturan pencegahan tabrakan, penanganan muatan berbahaya, prosedur dan persyaratan keselamatan maritim, informasi hidrografi, pencatatan data kenavigasian, investigasi kecelakaan laut, penyelamatan jiwa di laut, salvage, serta hal-hal lain terkait keselamatan pelayaran.

"Pada sidang ini, Pemerintah Indonesia mengapresiasi kegiatan capacity building yang telah diselenggarakan di Indonesia terkait Workshop on Hazid Scoping Exercise for Domestic Ferry pada tanggal 26-30 November 2018 di Jakarta," ujar Lollan.

Sementara itu, anggota delegasi Indonesia yaitu Kepala Seksi Keselamatan Kapal, Dit. Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Ari Wibowo menjelaskan bahwa terkait pembahasan isu aplikasi Maritime Autonomous Surface Ships (MASS), Indonesia akan terus mengikuti pembahasan isu dimaksud mengingat teknologi industri maritim yang terus berkembang dan tidak dapat dihindari.

Baca juga: Di APHoMSA, Indonesia Paparkan Pemisahan Alur Luat Selat Sunda dan Lombok

Dalam hal ini, lanjutnya, Indonesia perlu mengawal pembahasan mengenai isu tersebut dengan berbagai pertimbangan aspek keselamatan navigasi, risiko keamanan khususnya cybercrime di bidang kemaritiman, dan pengaruh teknologi MASS terhadap penyerapan tenaga kerja pelaut Indonesia dan industri galangan kapal nasional.

"Dan pada sidang MSC ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memproses ratifikasi konvensi-konvensi IMO, ILO, dan konvensi kemaritiman terkait lainnya mengingat Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C yang berperan aktif dalam meratifikasi konvensi IMO," tutup Ari. (ega/ega)