Wali Kota Jaksel Larang ASN Terima Parcel dan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

Jakarta - Wali Kota Marullah melarang pejabat Pemkot Jakarta Selatan untuk menerima parcel lebaran. Para aparatur sipil negara (ASN) juga tidak diperbolehkan menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

Marullah mengatakan, pihaknya berpegang kepada edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, parcel termasuk ke dalam gratifikasi.

"Pegangan kita adalah edaran, imbauan yang diberikan oleh KPK sangat jelas, gratifikasi itu masuknya itu tidak diperkenankan," kata Marullah saat dihubungi wartawan, Senin (27/5/2019).

Namun, lanjut dia, apabila parcel itu dalam bentuk makanan, disarankan untuk diberikan ke yayasan atau lembaga sosial.

Baca juga: Parsel dan Mobdin untuk Mudik Dilarang untuk ASN Trenggalek

"Kemudian kalau bentuknya makanan boleh disampaikan di-record dulu dan didokumentasikan, disampaikan kepada yayasan-yayasan yang biasanya menampung orang yang butuh," imbuh Marullah.

Begitu juga dengan penggunaan kendaraan dinas. Marullah menegaskan bahwa mobil dinas tidak diperbolehkan digunakan ASN untuk mudik ke kampung halaman.

"Mereka jangankan bawa pulang kampung, bawa pulang ke rumah saja mereka bisa jadi masalah kendaraan dinasnya. Di Jakarta Selatan hanya wali kota yang tidak mendapatkan (kendaraan dinas, red)," ujar Marullah.

"Komitmen tidak mengambil tunjangan transportasi, sementara pejabat lainnya menggunakan tunjangan transportasi itu. Jadi kalau dibawa pulang ke rumah saja itu ada sanksinya, apalagi dibawa pulang kampung," tegas Marullah.

Baca juga: ASN Ponorogo Dilarang Terima Parsel Tapi Masih Boleh Gunakan Mobdin

(mea/mea)