Situasi Memanas, Presiden Iran Tolak Berunding dengan AS

Hassan Rouhani (REUTERS/Lisi Niesner/File Photo)

Teheran - Presiden Iran Hassan Rouhani menolak perundingan apapun dengan Amerika Serikat (AS). Rouhani menyatakan Iran tengah menghadapi 'perang ekonomi' dengan AS.

Hubungan AS dan Iran semakin memanas sejak Presiden Donald Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara kekuatan dunia yang disepakati tahun 2015. Di bawah kesepakatan itu, Iran sepakat membatasi kapasitas pengayaan uranium dan mendapatkan keringanan sanksi sebagai imbalannya.

Usai menarik AS dari kesepakatan itu, Trump kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran sejak tahun lalu dan meningkatkannya beberapa bulan terakhir. Secara terang-terangan, Trump meminta seluruh negara untuk menghentikan impor minyak Iran atau terancam menghadapi sanksi-sanksi AS.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti dilansir Reuters, Selasa (21/5/2019), otoritas AS berupaya mendorong Iran untuk melakukan perundingan terbaru soal kesepakatan pengendalian senjata yang lebih luas. Namun Iran berulang kali menolak perundingan selama AS masih menarik diri dari kesepakatan nuklir itu.

"Situasi saat ini tidak cocok untuk perundingan dan pilihan kami hanyalah perlawanan," tegas Rouhani dalam pernyataan yang dikutip kantor berita IRNA.

Pada Senin (20/5) waktu setempat, Trump melontarkan peringatan dengan menegaskan bahwa Iran akan menghadapi 'kekuatan hebat' jika berupaya menyerang kepentingan AS di kawasan Timur Tengah. Namun Trump juga menyatakan dirinya bersedia untuk berunding dengan Iran, jika negara itu siap.

Dalam pernyataannya, Rouhani membandingkan situasi saat ini dengan situasi saat perang Iran melawan Irak tahun 1980-an silam yang menewaskan ratusan ribu orang. Disebutkan Rouhani bahwa pemerintah Iran membutuhkan kekuatan yang sama pada saat itu untuk mengelola perekonomian negaranya.

"Kita sebelumnya pernah menghadapi persoalan saat ini dalam perbankan dan penjualan minyak, jadi kami butuh semua orang untuk berkonsentrasi dan merasakan kondisi perang ekonomi," sebut Rouhani.

Tahun lalu, Iran menetapkan pengadilan jalur cepat setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyerukan proses hukum 'cepat dan adil' dalam menghadapi 'perang ekonomi' dengan musuh-musuh asing.

Pada Selasa (21/5) waktu setempat, juru bicara otoritas kehakiman Iran, Gholamhossein Esmaili, seperti dilansir kantor berita Fars, menyatakan bahwa salah satu pengadilan setempat telah menjatuhkan vonis hingga 20 tahun penjara terhadap 10 pengusaha yang dijerat dakwaan 'sabotase ekonomi'. Tahun lalu, Iran mengeksekusi mati sedikitnya tiga pengusaha yang dinyatakan bersalah atas kejahatan perekonomian.

(nvc/dhn)