.webp)
"Kami mengajak kepada seluruh kampus di Indonesia untuk tidak harus datang ke Jakarta dalam rangka menghadiri apa yang dilakukan pada tanggal 22 Mei yaitu tentang hasil pemilu oleh KPU," ujar M Nasir kepada wartawan usai bertemu dengan mahasiswa Kelompok Cipayung Plus yang membahas dinamika pemilu di kantor Kemenristekdikti, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (20/5/2019).
Nasir menegaskan sudah ada prosedur terkait hasil Pileg dan Pilpres. Jalur yang digunakan bila menolak hasil Pemilu harus sesuai amanat konstitusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mahasiswa melakukan aktivitas di dalam kampus akan jauh lebih baik. Karena ini prosedur hukumnya berjalan dengan baik. Jadi, semua diserahkan pada hukum yang dalam hal ini berjalan dengan sesuai amanat konstitusi tersebut," imbuhnya.
 Menristekdikti M Nasir bertemu dengan Kelompok Cipayung Plus, Senin (20/5/2019) Foto: Zakia Liland/detikcom |
Karena imbauan sudah disebar ke kampus-kampus, maka pemerintah tidak bertanggungjawab bila ada yang menyalahi ketentuan pada 22 Mei.
"Kami tidak bertanggung jawab, kami tidak akan bertanggung jawab pada mahasiswa yang turun ke jalan. Kami sudah ingatkan ke semua rektor," imbuhnya.
Namun Nasir menyerahkan sepenuhnya bila kampus membuat aturan internal mengenai sanksi bagi yang tetap turun ke jalan. Kemristekdikti menurutnya juga bisa memberikan sanksi ke perguruan tinggi bila melanggar netralitas.
"Nanti kita lihat tingkat kesalahannya, tingkat kejadian itu. Kampus harus menjaga netralitas, dia seorang insan akademik," ujarnya.
"jadi, simbol-simbol kampus itu jangan sampai dibawa dalam hal ini. karena itu akan merusak adalah sendi-sendi akademik yang ada di perguruan tinggi," imbuh Nasir.
Simak Juga 'Sejumlah Kepala Daerah Sepakat Jaga Kedamaian Jelang 22 Mei':
(fdn/fdn)
