.webp)
"Prabowo kembali mengulangi sikapnya seperti dalam Pilpres 2014 yang lalu. Prabowo tidak menerima hasil perhitungan KPU yang memenangkan Jokowi-JK (Jusuf Kalla). Hal yang sama juga dilakukan dalam Pilpres 2019 ini di mana Prabowo juga menolak hasil rekapitulasi suara yang nanti akan resmi diumumkan KPU pada tanggal 22 Mei 2019," kata Juru Bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, Selasa (14/5/2019) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus harus menghormati pilihan rakyat. Mereka telah menentukan pilihannya untuk menjadikan Jokowi-Kiai Ma'ruf sebagai capres-cawapres 2019 ini. Seharusnya Prabowo-Sandi malu kepada rakyat. Dalam sebuah survei dinyatakan bahwa 92,5% rakyat Indonesia menerima siapapun yang terpilih Presidennya. Rakyat sendiri memiliki kesadaran yang tinggi atas prinsip berdemokrasi ini. Justru elite-elitenya yang tidak siap berdemokrasi," ujarnya.
 Foto: Ketua DPP Golkar Ace Hasan (Tsarina/detikcom) |
Anggota TKN lainnya, Taufiqulhadi menyatakan kalau kubu Prabowo merasa ada kecurangan sebaiknya diselesaikan lewat lembaga yang diatur undang-undang. Dia juga mengatakan pihak yang menuding ada kecurangan itulah yang harus membuktikan.
"Jika ada perselisihan proses Pemilu, bawa ke Bawaslu. Jika terjadi perselisihan hasil Pemilu, MK (Mahkamah Konstitusi) yang akan mengadilinya. Tapi tidak bisa menolak keseluruhannya. Kemudian mereka yang menuduh ada kecurangan, mereka yang harus membawa buktinya. Itu disebut asas hukum actori incumbit probatio. Artinya barang siapa yang mendalil, maka orang tersebut yang harus membuktikan," ujar Taufiqulhadi.
 Foto: Taufiqulhadi. (Tsarina Maharani/detikcom). |
"Jika pasangan Prabowo-Sandi menuduh ada kecurangan, maka pasangan ini pula yang harus membuktikan. Bukan meminta orang lain yang bertanggung jawab seperti meminta membentuk Pansus hasil pemilu di DPR atau meminta ditlak hasil real count KPU," ujarnya.
Pernyataan Prabowo ini pun dipertanyakan oleh Anggota TKN, Inas Nasrullah. Dia mempertanyakan apakah menolak hasil penghitungan suara itu merupakan keputusan dari parpol koalisi atau tidak.
Menurutnya, kalau selama ini parpol koalisi di kubu Prabowo-Sandiaga selalu mengirimkan saksi di rekapitulasi KPU. Inas pun menanti apakah setelah pernyataan Prabowo itu, parpol koalisi akan tetap mengirim saksi untuk rekapitulasi atau tidak.
 Inas Nasrullah (Foto: Lamhot Aritonang-detikcom) Foto: Lamhot Aritonang |
"Dengan demikian maka acara tersebut di atas dapat diartikan bahwa Partai Gerindra, PKS, PAN, partai Demokrat dan Partai Berkarya menolak hasil penghitungan Pileg dan Pilpres 2019! Sehingga BPN dan Partai-Partai pengusung dan pendukung Prabowo Sandi tersebut, mulai besok tidak akan mengirim saksi-saksinya ke penghitungan suara berjenjang yang masih belum selesai dari mulai PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi dan KPU-RI," tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan penolakannya terhadap hasil penghitungan Pemilu 2019 yang curang. Namun, dia menyatakan masih menaruh harapan kepada KPU.
"Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo dalam simposium 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
Prabowo pun mengimbau KPU agar tidak meneruskan kecurangan yang selama ini dilakukan di Pemilu 2019. Masa depan Indonesia, menurut Prabowo, ada di pundak KPU.
"Kami mengimbau insan-insan di KPU, kau anak-anak Indonesia yang ada di KPU, sekarang nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundakmu," ujarnya.
Update Real Count Pilpres 2019!:
(haf/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
