Din Syamsuddin cs Temui Ketua DPR, Minta Bentuk TGPF KPPS Meninggal

Jakarta - Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) 2019 menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Mereka mendesak DPR memperjelas banyaknya korban meninggal dari petugas KPPS.

"Saya menyampaikan tadi bahwa pimpinan DPR telah meminta Komisi II untuk melakukan rapat gabungan KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan, dan kepolisian untuk bisa mencari solusi dan mencari penyebab daripada hal-hal tersebut," ujar Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Baca juga: Temui Fadli-Fahri, IKB UI Minta Kematian KPPS Jadi Bencana Nasional

Bamsoet mengatakan sebenarnya sudah ada antisipasi, mengingat banyak petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2014. Menurutnya, kematian ratusan petugas KPPS pada pemilu kali ini perlu dicari solusi dan ditemukan penyebabnya.

"Pertama, tentu harus disempurnakan lagi sistem pemilu. Kedua, sisi rekrutmen, di mana harus lebih ketat lagi, seleksi dengan lebih memperhatikan track record kesehatan daripada calon petugas itu. Rata-rata berdasarkan temuan dokter Indonesia mereka memiliki penyakit kronis kurang-lebih 13 penyakit. Di samping juga ada kecelakaan lalu lintas. Jadi itu tadi disampaikan sepanjang pembicaraan audiensi tadi," jelasnya.

Bamsoet menyebut Komisi II DPR akan menggelar rapat gabungan dengan KPU-Bawaslu seusai penetapan hasil pemilu pada 22 Mei 2019. Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah AMP-TKP Din Syamsuddin menegaskan kedatangan aliansi tersebut ke DPR tidak berkaitan dengan kepentingan politik.

"Kami datang atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) 2019 sebagai gerakan masyarakat lintas agama, suku, profesi, dan merupakan gerakan moral untuk kemanusiaan. Kami pastikan tidak ada kaitan dengan kepentingan politik," tegas Din di lokasi yang sama.

Baca juga: Menkes: 51% Petugas KPPS yang Wafat karena Sakit Jantung

Din menilai kasus meninggalnya ratusan petugas KPPS sebagai kejadian luar biasa dan dipandang sebagai tragedi kemanusiaan. Jika ada pembiaran, ia menyebutnya sebagai tumbal demokrasi dan berbahaya bagi bangsa.

"Saya pribadi dan aliansi melihat permisivisme, pembiaran semacam ini berbahaya bagi bangsa dan akan ada demoralisasi. Kedua, kejadian ini kan berimpit dengan agenda politik, pemilu-pilpres, maka sangat sensitif, rentan terhadap munculnya praduga yang kontraproduktif bagi kita semua. Maka harus dijernihkan, harus dijelaskan," tutur Din.

Karena itulah, Din bersama AMP-TKP mendesak adanya klarifikasi dan verifikasi penyebab kematian petugas KPPS. Ia juga mendesak agar dibentuk tim gabungan pencari fakta.

"Oleh karena itu, poinnya adalah kami mendesak agar adanya Tim Gabungan Pencari Fakta dan bila perlu melibatkan unsur masyarakat supaya clear. Dan yang kedua, adanya upaya, kalau mau menyingkap penyebab kematian kan harus ada autopsi, tidak ada cara lain. Itu dilakukanlah semua supaya jernih, sehingga tidak lagi menyesatkan atau muncul dugaan-dugaan. Negara harus segera hadir. Khawatir kalau negara tidak hadir ini hiruk pikuk," ungkapnya.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menuturkan perlu ada pembuktian untuk menepis dugaan-dugaan negatif terkait penyebab kematian petugas KPPS. Din menyebut seharusnya sudah sejak hari pertama pembuktian itu dilakukan.

"Seharusnya pada hari pertama sudah begitu banyak korban, ini kan sudah lama. Tapi tidak ada kata terlambatlah," ucap Din.

Selain Din, hadir dalam audiensi tersebut antara lain Sekretaris (AMP-TKP) Ahmadi Thaha, Marah Santi Siregar, Fahmi Idris, Iwan Piliang, Siane Indriani, Amidhan, Hatta Taliwang, dan Nasrullah.


Simak Juga 'Banyak KPPS Meninggal, IDI: Kelelahan Bukan Penyebab Utama':

[Gambas:Video 20detik]

(azr/gbr)