Kasus OTT Dana Rehab Gempa NTB, Vonis Eks Anggota DPRD Diperberat

Mataram - Terdakwa korupsi kasus fee proyek rehabilitasi pascagempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, Muhir, diperberat dari 2 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Ia kena OTT Tim Saber Pungli karena korupsi dana rehabilitasi gempa NTB.

Bertambahnya vonis hukuman terhadap terdakwa Muhir ini sesuai dengan isi putusan banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tinggi Mataram Nomor 1/PID.TPK/2019/PT.MTR, tanggal 2 Mei 2019.

Kepala Kejaksaan Negeri Mataram I Ketut Sumadana ketika dimintai konfirmasi wartawan di Mataram membenarkan bahwa vonis hukuman Muhir bertambah menjadi empat tahun penjara. Hal itu dapat dipastikannya dengan salinan akta pemberitahuan putusan banding yang diterima penuntut umum dari Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

"Jadi apakah masih ada peluang untuk upaya hukum lanjutan atau tidak, itu semua kita akan lihat setelah putusan lengkapnya diterima," kata Sumadana sebagaimana dilansir Antara, Senin (13/5/2019).

Keluarnya putusan banding yang lebih berat ini berawal dari ketidakpuasan penuntut umum terkait vonis Pengadilan Tipikor Negeri Mataram yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhir selama 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Muhir, yang juga mantan Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiganya karena menerima hadiah berupa uang dari Sudenom, saksi yang terlibat dalam kasus ini ketika masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Uang yang diterima terdakwa Muhir dari saksi Sudenom sejumlah Rp 31 juta. Dalam rinciannya, disebutkan bahwa uang tersebut diterima terdakwa Muhir ketika bertemu dengan saksi Sudenom di Rumah Makan Nada Taliwang sebesar Rp 1 juta dan Rp 30 juta di Rumah Makan Ncim Cakranegara.

Karena itu, bandingnya diajukan dengan dasar ketidakpuasan jaksa terhadap materi pembuktian pasal putusan yang berbeda dengan tuntutan jaksa. Begitu juga dengan masa hukuman yang diberikan kepada mantan Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram tersebut dinilai jauh dari rasa keadilan.

Sebelumnya, jaksa menuntut Muhir selama 8 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. (asp/rvk)