Mendagri Kaji Penggunaan e-Voting di Pilkada 2020

Denpasar - Pemilu 2020 mendatang 269 daerah di Indonesia bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun mempersiapkan sejumlah catatan untuk evaluasi.

"Kita menunggu dulu hasil pileg, pilpres ini selesai, bersama dengan DPR terpilih, KPU, Bawaslu, dan elemen demokrasi mari kita duduk bersama mengevaluasi. Apakah perlu menggunakan e-voting, apakah jadwal kampanye begitu panjang nggak bisa diperpanjang, apakah harus 7 bulan kan nggak, sebulan pun cukup kalau mau niat," kata Tjahjo usai acara Kemenkes Hari Peringatan Malaria Sedunia 2019 di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Bali, Senin (13/5/2019).

Tjahjo mengatakan pihaknya belum bisa melakukan evaluasi karena Pemilu 2019 belum rampung. Tjahjo menyoroti soal pelaksaan Pilkada serentak untuk Pemilu berikutnya.

Baca juga: Menkominfo: Pemilu Pakai e-Voting Bisa, Tapi...

"Ketiga apakah pileg dan pilpres digabung, atau pilkada sendiri, pileg sendiri, pilpres sendiri. Keserentakkan kan tidak bisa diukur pada jam, tanggal dan hari yang sama, mungkin dalam satu minggu yang harinya berbeda bisa atau mungkin dalam satu bulan yang sama. Mari sama-sama duduk kita nggak bisa ngotot masing-masing," tuturnya.

Meski begitu, Tjahjo optimistis administrasi data kependudukan sudah lebih akurat. Dia menyebut hanya tinggal 2 persen warga yang belum memiliki e-KTP.

Baca juga: Panglima Petakan Potensi Konflik dan Pengerahan Massa Pasca-Pemilu 2019

"Data kependudukan sekarang sudah 98 persen. (Akurasinya) Sama, yang sudah punya e-KTP 98 persen, tinggal 2 persen. Tinggal masyarakat yang belum itu yang sekolah atau kerja atau tinggal di luar negeri, rekan perkotaan yang punya e-KTP ganda," ujarnya.

"Tapi dua persen tergantung pada proaktif masyarakat. Kalau tinggal di pedesaan bisa kita datangi kalau yang di luar negeri gimana kita ngejarnya?" cetus Tjahjo.


Simak Argumen Ketua KPU; "Indonesia Belum Siap Pemilu Gunakan E-Voting":

[Gambas:Video 20detik]

(ams/rvk)