Suara PPP di Bantul Susut, KPU DIY: Klaim Harus Ada Bukti

Bantul - KPU DIY menilai klaim PPP terkait susutnya perolehan suara di Kabupaten Bantul harus disertai bukti yang sah. Hal itu agar KPU dapat melakukan koreksi penghitungan suara.

"Kalau (rekapitulisasi Kabupaten) Bantul kemarin sudah selesai, dan harusnya komplain saat rekap di Kabupaten. Selain itu harus ada data dan bukti sah, tidak hanya asal klaim," ujar Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan saat ditemui di ruang Yudhistira Jogja Expo Center (JEC), Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Rabu (8/5/2019).

"Karena kalau ada klaim harus ada bukti, nantinya dari kami akan lakukan klarifikasi kalau data yang ditunjukkan memang betul," lanjutnya.

Baca juga: Tak Hanya di Sleman, PPP Sebut Ada 2.000 Suaranya Hilang di Bantul

Hamdan mengatakan bukti yang dimaksud KPU DIY adalah bukti sah seperti berita acara yang distempel basah oleh KPU. Jika data tersebut valid dan sah, bukan tidak mungkin KPU akan melakukan koreksi.

"Dia (PPP) kan punya berita acara, misalnya ada berita acara yang berbeda antara KPU dan peserta Pemilu. Dia mengklaim kalau berita acara ditandatangani oleh anggota KPU atau PPK kalau di Kecamatan, kemudian sah dan ada capnya, maka dia bisa mengklaim itu yang benar karena sah secara hukum," katanya.

"Dan dengan itu (bukti sah) maka bisa jadi bukti untuk melakukan koreksi atau pernyataan keberatan terhadap (perolehan) suara tersebut. Tapi kalau hanya sekadar lisan dan tidak ada dokumen atau data yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan ya tidak bisa digunakan untuk asal klaim," imbuh Hamdan.

Baca juga: PPP Sebut Kehilangan 1.508 Suara, Pleno KPU Sleman Berjalan Alot

Nasib Para Menteri yang Nyaleg:

(bgk/bgs)