Melchias Mekeng Dicecar KPK soal Suap Samin Tan ke Eni Saragih

Jakarta - Anggota DPR Melchias Marcus Mekeng diperiksa KPK. Dia mengaku ditanyai soal kasus dugaan suap pengusaha Samin Tan ke eks Anggota DPR Eni Maulani Saragih.

"Soal Eni Saragih. Kasus dia sama Samin Tan, yaudah ditanyain itu saja," kata Mekeng usai diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).

Mekeng menyatakan dirinya tak mengetahui soal aliran suap dari Samin Tan ke Eni. Dia juga menyatakan tak ada kaitan kasus ini dengan Partai Golkar.

"Nggak tahu, itu kan suap antara dia berdua, kan tahunya setelah terjadi," ucap Mekeng.

Dalam jadwal pemeriksaan KPK, Mekeng disebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir. Ada tujuh saksi yang dijadwalkan diperiksa untuk Dirut PLN nonaktif itu.

Adapun kasus dugaan suap antara Samin Tan dengan Eni itunterkait masalah yang dialami perusahaan Samin, PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT). Permasalahan yang dimaksud terkait perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.

Baca juga: KPK Panggil Anggota DPR-Sekjen ESDM Terkait Kasus Suap Sofyan Basir

PKP2B PT AKT sebelumnya dihentikan oleh Kementerian ESDM, yang dipimpin Ignatius Jonan. Penghentian itu dilakukan karena PT AKT dianggap telah melakukan pelanggaran kontrak berat. Atas penghentian itu, terjadi proses hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang hasilnya menyatakan keputusan Menteri ESDM soal penghentian PKP2B PT AKT tetap berlaku.

Nah, dalam proses menuju pengajuan banding terhadap putusan PTUN tentang terminasi itu, Eni menjanjikan bisa membantu Samin Tan dalam urusan dengan keputusan terminasi oleh Kementerian ESDM. Duit Rp 5 miliar pun diduga diserahkan agar Eni membantu mengurus hal tersebut.

Dari situ, Eni disebut sampai mengancam akan mempermalukan Jonan dalam rapat di DPR. Namun, sebagaimana diketahui, pada akhirnya pemerintah tetap menang hingga putusan terminasi terhadap kerja sama dengan PT AKT berkekuatan hukum tetap lewat putusan kasasi di MA. (haf/dhn)