Pimpin Sidang DK PBB, Menlu Retno Banggakan Pasukan Perdamaian RI

Jakarta - Indonesia menjadi Presiden Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Mei 2019 dan memimpin sidang pertamanya. Dalam sidang tersebut, Menlu Retno Marsudi bicara soal peran pasukan perdamaian.

Sidang Dewan Keamanan PBB ini berlangsung pada Selasa (7/5/2019) di New York, Amerika Serikat. Sidang ini dilaksanakan dalam bentuk open debate atau debat terbuka di mana semua anggota PBB, baik anggota DK PBB maupun non-anggota DK PBB dapat hadir dan menyampaikan pendapatnya.

Indonesia yang resmi menjadi anggota tidak tetap DK PBB sejak 1 Januari 2019 mengangkat tema "Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peace Keepers". Tema ini diangkat oleh Indonesia karena adanya insiden Mali pada bulan Januari lalu yang memperjelas bahwa kurangnya komitmen politik dan juga persiapan yang tidak matang dapat berdampak pada keselamatan dan performa dari pasukan penjaga perdamaian.

"Ini merupakan alasan Indonesia untuk percaya sepenuhnya kepada pasukan penjaga perdamaian, percaya mampu mempersiapkan mereka dengan baik dan berinvestasi untuk performa mereka," papar Retno dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB, New York, seperti disampaikan dalam keterangan dari Kemlu, Rabu (8/5/2019).

Baca juga: Dipimpin Indonesia, Sidang Dewan Keamanan PBB Diwarnai 'Diplomasi Batik'

Retno memaparkan prestasi pasukan perdamaian PBB Indonesia. Salah satunya adalah cerita Mayor Gembong yang sekarang bertugas di misi perdamaian di Kongo (MONUSCO). Mayor Gembong berhasil melakukan reunifikasi keluarga terdampak perang dengan melakukan dialog dengan para pemimpin masyarakat maupun keluarga.

"Dia (Mayor Gembong) menyaksikan keluarga yang terpisah karena terjadinya konflik dan kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan reunifikasi keluarga. Bersama dengan timnya, mereka berdialog dengan pemimpin masyarakat dan kepala suku serta dengan keluarga untuk mengizinkan para eks-kombatan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat," tuturnya.

Menlu Retno pimpin sidang Dewan Keamanan PBB / Foto: Dok. Kemlu RI

Melalui inisiatif ini, Retno laporkan ada 422 eks-kombatan yang berhasil kembali kepada keluarganya. Ia juga menekankan bahwa kemampuan pasukan penjaga perdamaian tidak hanya mengenai teknik militer tapi juga kemampuan berkomunikasi.

"Memang, kemampuan para pasukan penjaga perdamaian haruslah lebih dari kemampuan dasar militer. Tapi juga ditambahkan dengan soft skills seperti komunikasi dan membangun kepercayaan," lanjut Retno.

Baca juga: Unik! Potret Peserta Sidang Dewan Keamanan PBB Kompak Berbatik

Kemampuan berkomunikasi para pasukan penjaga perdamaian juga dibutuhkan untuk memberikan rasa nyaman kepada korban perang yang mengalami trauma. Pasukan penjaga perdamaian perempuan terbukti lebih efektif dalam menangani hal ini. Retno mengatakan terjadi peningkatan sebesar 20% atas partisipasi perempuan dalam keikutsertaan menjaga perdamaian.

"Pasukan penjaga perdamaian perempuan lebih efektif dalam memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal karena mampu menciptakan rasa nyaman kepada mereka yang mengalami trauma konflik. Ini merupakan sebuah bukti yang nyata bahwa partisipasi perempuan dalam proses perdamaian meningkat kemungkinan 20% dari proses perdamaian yang telah berlangsung," katanya.

Perempuan jadi pasukan perdamaian PBB / Foto: Rolando/detikcom

Indonesia saat ini telah mengirimkan lebih dari 100 orang penjaga perdamaian perempuan. Melihat pentingnya perempuan dalam proses perdamaian, Indonesia juga meningkatkan perempuan tidak hanya para penjaga perdamaian tapi juga para diplomat muda.

"Di samping pasukan perdamaian perempuan, Indonesia juga berkomitmen untuk terus meningkatkan peran wanita sebagai agen perdamaian. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan sebuah Regional Training on Women Peace and Security di Jakarta bulan lalu. Pelatihan ini diadakan untuk para diplomat muda perempuan yang ada di kawasan Asia Tenggara," papar Retno.

Baca juga: Cerita Seru 3 Polisi Bali Jadi Pasukan Perdamaian PBB di Sudan

Tidak hanya pelatihan untuk perempuan, Indonesia juga menawarkan diri untuk dijadikan pusat pelatihan pasukan perdamaian internasional dengan kehadiran Indonesia Peace and Security Center (IPSC) di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Hal dimaksudkan untuk menunjang performa pasukan perdamaian di lapangan dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks dari sebelumnya.

"Ini membutuhkan investasi dalam pelatihan dan pembentukan kapasitas, didukung oleh kerja sama negara-negara anggota. Yakinlah, Indonesia telah siap untuk itu. Kami pun hendak menawarkan Indonesia Peace Keeping Center untuk dijadikan sebagai pusat pelatihan internasional," tutup Retno.



Tonton juga video saat Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Menlu RI Bawa Misi Apa?:

[Gambas:Video 20detik]

(imk/imk)