DPD RI Nilai Pemilu Serentak 2019 Berhasil tapi Perlu Evaluasi

Jakarta - Melalui rapat kerja Pimpinan DPD RI, Komite I DPD RI dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kejagung, BIN, TNI dan Polri, DPD RI menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berhasil, tertib, aman dan damai dengan evaluasi regulasi agar pelaksanaan pemilu ke depan lebih baik lagi. Selain itu DPD RI juga mengajak kepada semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi yang dianut negara Indonesia.

"Kita harus apresiasi bahwa pelaksanaan pemilu paling rumit dan terbesar di dunia yang baru kita laksanakan ini kita nilai berhasil. Selain itu pemilu serentak 2019 juga berjalan tertib, aman, lancar dengan berbagai catatan dan evaluasi. Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, DKPP sudah menjalankan tugas dengan baik tanpa ada intervensi sedikitpun dari pemerintah, jadi saya minta jangan ada pihak-pihak mencoba melakukan kebohongan yang berusaha mendelegitimasi kinerja penyelenggara pemilu, semua pihak harus menahan diri hingga tanggal 22 Mei 2019," ucap Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dalam keterangan tertulis, Selasa (7/5/2019).

Hadir dalam Rapat Kerja Evaluasi Pemilu Serentak 2019 tersebut Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Akhmad Muqowam, Pimpinan Komite I Benny Rhamdani, Fahira Idris, Fachrul Razi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Wakil Kepala BIN teddy Lhaksamana, Asisten Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting, serta anggota Komite I DPD RI.

Menurut Ketua Komite I Benny Rhamdani, penyelenggaraan Pemilu telah dilaksanakan secara independen, tidak ada intervensi dari pemerintah maupun aparatur penegak hukum (TNI/POLRI) dan BIN. Meskipun pemilu paling rumit yang pernah diadakan di Indonesia ini dianggap berhasil, namun perlu dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap belum optimal dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 khususnya mempertimbangkan kembali ketentuan serentak.

Baca juga: Rapat DPD, Kapolri Laporkan Proses 159 Kasus Pidana Pemilu

"Komite I akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam serta mendorong agar Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan secara regulatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Kami juga mengajak semua pihak, baik kontestan pemilu dan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses tahapan Pemilu serta menghimbau agar segala bentuk perbedaan pendapat diselesaikan dengan menggunakan koridor hukum," ungkapnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan secara prinsip pemilu berjalan demokratis lancar aman dan terjamin serta tidak ada intervensi pemerintah terhadap KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

"Perlu kami tegaskan lagi bahwa pemilu yang diselengarakan KPU dilakukan secara mandiri dan ketat dan pemerintah tidak ikut campur satu inci pun, kita menjaga mendukung pelaksanaan pemilu berjalan baik dan mendukung netralitas ASN dalam mendukung berjalannya pemilu ini, oleh karena itu kita perlu menghormati setiap proses dan tahapan pemilu yang ada sampai ditetapkan nanti," ungkap Tjahjo.

Menurut Kapolri Tito Karnavian rangkaian operasi menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan sangat panjang selama 1 tahun satu bulan. Ini merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.

"Polri akan terus bekerja menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu, sampai tahap akhir dan menjamin rasa aman dan keamanan negara, maka jika ada yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan maka petugas dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan situasi yang terjadi. Apalagi ada aksi untuk bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah maka penegak hukum akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu," tegas Tito.

Baca juga: DPD Rapat Evaluasi Pemilu 2019, Mendagri hingga Kapolri Hadir

Sementara itu Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa selama penyelenggaraan pemilu netralitas prajurit tetap terjaga. Selain itu, TNI Polri terus berkoordinasi saling mendukung soliditas TNI-Polri untuk menjaga keamanan NKRI.

"TNI Polri mengerahkan hampir seluruh personel untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu. Setelah pelaksanaan sampai penentuan penetapan hasil kami memprediksi adanya indikasi ketidakpuasan dari beberapa pihak dan dapat mengakibatkan aksi saat penetapan hasil oleh KPU nanti, maka TNI akan antisipasi menggunakan pendekatan teritorial kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara," pungkasnya. (prf/mul)