Jokowi Ingin Pindahkan Ibu Kota Negara, Fahri Hamzah Usul ke Pulau Seribu

Jakarta - Saat berbuka puasa bersama para pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Presiden Jokowi menegaskan rencana memindahkan ibu kota negara adalah hal yang diseriusi pemerintah. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar ibu kota negara dipindahkan ke Kepulauan Seribu, Jakarta.

Fahri mengatakan ikut memberi saran kepada pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota negara tersebut. Jika memang pemerintah serius, Fahri mengusulkan agar menggunakan konsep negara kemaritiman.

"Saya terus terang ya, kalau pemerintah serius, ini pemerintah serius ya, kalau mau dipakai sebagai momentum untuk menyampaikan ini (pemindahan ibu kota), karena bagaimanapun ini ada situasi menjelang akhir dari penghitungan suara. Tapi kalau serius, saya bilang, tadi saya ngomong juga sama Menteri Bappenas, pakailah konsep maritim," kata Fahri seusai berbuka puasa bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Fahri menilai sebaiknya ibu kota negara berada di wilayah pinggiran. Dia pun menyarankan untuk dipindahkan ke Kepulauan Seribu, yang masih masuk wilayah DKI Jakarta.

Baca juga: Buka Puasa Bareng Fahri-Zulhas, Jokowi Tegaskan Serius Pindahkan Ibu Kota

"Justru ibu kota itu dipindahkan ke pinggir. Maka saya mengusulkan dipilihlah seperti Pulau Seribu. Itu lebih masuk akal karena kita mau mendalami konsepsi negara maritim kan, jadi lebih bagus kalau kita memakai kepulauan sebagai konsep ibu kota kita," tuturnya.

Apalagi, kata Fahri, sudah ada lahan reklamasi di Teluk Jakarta. Status lahan reklamasi itu dinilainya masih mengambang.

"Jadi nggak perlu disebutnya pindah, kaya Malaysia saja, ada Putrajaya sebagai kantor pemerintahan baru. Apalagi di Teluk Jakarta itu kan ada tanah reklamasi yang statusnya mengambang. Harusnya itu diselesaikan oleh pemerintah, lalu dijadikan bagian pengembangan wilayah baru di pesisir, karena kita menganut konsep negara maritim. Itu yang saya bilang, tadi saya bilang juga," jelasnya.

"Jadi nggak perlu jauh dari Jakarta karena ongkosnya akan jadi lebih mahal, itu yang saya bilang tadi," imbuh Fahri.

Baca juga: 4 Gubernur Calon Ibu Kota Baru Diundang ke Istana Presentasikan Daerahnya

Fahri mengaku memahami bahwa Jakarta merupakan peninggalan Presiden pertama RI Ir Sukarno. Hal ini dikuatkan dengan penyematan nama Daerah Khusus Ibu Kota yang diundangkan pada tahun 1961, sepulang Ir Sukarno dari kunjungannya ke Amerika Serikat.

"Jadi konsep DKI itu mengikuti Washington DC sebetulnya. Makanya, kalau kita membaca luas distrik Kolombia itu kan cuma 16x10 kilometer. Dan kalau kita tarik gedung DPR sampai ke sini kan lebih-kurang 10 kilometer, jadi sebenarnya sudah merupakan konsep Bung Karno tentang ibu kota. Apa lagi yang mau kita ubah? Tapi kalau mau bikin kantor, silakan cari dekat-dekat sini. Dulu Pak Harto mau bikin ke Jonggol, tapi Jonggol sudah gagal," tutur Fahri.

"Usul saya, mumpung ini ada konsep maritim, pindahin saja ke pinggir dekat-dekat Pulau Seribu," sambungnya.

Fahri mengatakan usulan untuk dipindahkan ke luar Pulau Jawa tidak perlu. Meski demikian, ia yakin usulan dipindah ke luar Pulau Jawa itu baru sekadar wacana dari Jokowi.

"Nggak perlu menurut saya begitu. Tapi ini kan presiden baru lempar bola ya, mau digocek-gocek terlalu jauh rada-rada ngeri-ngeri sedap juga ini, karena ini kan orang lagi menjelang proses akhir pemilu, pilpres kita kan, akan ada pengumuman KPU tanggal 22 (Mei 2019). Itu harus kita pegang dulu, jangan ke mana-mana," ucap Fahri. (jor/elz)