Isu Reshuffle Kabinet, PPP Sudah Punya Stok Pengganti Menterinya

Jakarta - Isu reshuffle Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo mencuat menyusul adanya sejumlah menteri yang terseret dalam proses hukum di KPK. PPP menyatakan sudah siap apabila menterinya menjadi salah satu yang akan direshuffle Jokowi.

"Soal reshuffle PPP menyerahkannya kepada Presiden. Sejauh ini Presiden belum memberikan informasi soal ini," ungkap Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (6/5/2019).

Adanya isu reshuffle kabinet di jelang akhir periode Jokowi-Jusuf Kalla (JK) muncul usai sejumlah menteri ikut terseret dalam proses hukum di KPK. Setidaknya ada tiga menteri yang saat ini berkaitan dengan proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. Mereka ialah Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Mengemuka, Parpol Koalisi Lapang Dada

Adalah Menag Lukman Hakim yang merupakan kader PPP. Arsul pun menyatakan pihaknya siap mencari pengganti menterinya apabila terkena perombakan kabinet, meski PPP belum mau berspekulasi terkait isu ini.

"Tapi kalau diminta menyiapkan kandidat tentu kami akan penuhi dan sampaikan kepada Presiden. Namun kalau belum diminta ya kami nggak ingin berspekulasi," tuturnya.

Meski begitu, PPP sudah memiliki stok nama yang bisa langsung diusulkan apabila ada reshuffle Kabinet Kerja. PPP menyiapkan kader-kader terbaiknya di setiap pos yang dibutuhkan.

Baca juga: Wacana Reshuffle Kabinet Dinilai untuk Jaga Citra Baik Jokowi

"Kami belum membicarakan, tapi kalau soal stok nama tentu ada tergantung posnya apa," ungkap Arsul.

Kabar soal perombakan kabinet sempat dibahas oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi sudah pernah berbicara kemungkinan perombakan kabinet.

"Perombakan kabinet ya Presiden sudah mengatakan bisa iya bisa tidak, kita lihat kepentingannya. Intinya kita semuanya berharap jangan sampai terjadi karena waktu kerja kita kan beberapa bulan. Tetapi sekali lagi kalau sudah persoalan hukum, Presiden selalu tidak mau intervensi tentang itu. Tergantung dari berprosesnya, apa yang terjadi sekarang ini," ujar Moeldoko di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis (2/5). (elz/tor)