Singgung Dana Pemilu Rp 25 T, Sandi Sebut RI Harusnya Terapkan e-Voting

Jakarta - Cawapres Sandiaga Uno menyinggung dana pemilu Rp 25 triliun yang menurutnya tidak maksimal. Dia kemudian menyinggung soal e-voting pemilu yang dirasa akan lebih baik.

"Dengan Rp 25 triliun lebih yang digelontorkan untuk ini, mestinya kita punya pemilu yang lebih canggih," ujar Sandiaga di Insomniak Coffee and Lounge, Jalan Tarumanegara, Cireundeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Sandiaga Cek Rekapituliasi C1 di Ciputat: Mari Hadirkan Demokrasi Jurdil

Sandiaga menilai, seharusnya pemilu RI sudah bisa naik kelas. Apalagi pemilu serentak kali ini menyisakan korban jiwa dari para pengawas pemilu yang jumlahnya ratusan.

"Sekarang kita di zaman revolusi industri 4.0. Kita harus mampu naik kelas. Dan ini harus dilakukan dari sekarang juga. Jangan saling menyalahkan tapi kita persiapkan dulu sekarang dan tentukan bahwa bencana ini, 149 KPPS meninggal dan kesimpangsiuran data, ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil ini, rekapitulasi C1 yang dibakar dan dipertontonkan, ya, dengan e-voting, dengan sistem IT yang kuat, anak-anak muda yang hebat ya saya yakin bisa," tuturnya.

Baca juga: Sandiaga: Pemilu Jujur dan Adil Ditentukan Rakyat

Bahkan Sandiaga yakin, pemerintah sudah mampu menjalankan e-voting pemilu di tahun ini. Dia yakin investasi pemilu dengan teknologi canggih akan menghasilkan pemilu yang baik.

"Mestinya sudah dilakukan sekarang ini dengan jumlah dana yang besar ini. Dengan investasi pemilu yang sudah canggih, hasilnya pasti lebih baik," katanya.

Baca juga: Sandiaga Tinjau Relawan yang Kawal C1 di Tangerang Selatan

Sebelumnya, e-voting pemilu juga dibahas oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. Dia menilai saat ini Indonesia belum siap untuk menerapkan e-voting.

"Saya bukan orang IT, tapi (e-voting untuk saat ini di Indonesia) agak rumit. Karena banyak orang di pedesaan yang buta huruf," katanya setelah mengisi kuliah umum di kampus ITB, Kota Bandung, Rabu (24/4/2019).

Mahfud juga menilai, ketika terjadi perselisihan terkait hasil pemilu, pembuktiannya akan sulit dilakukan karena data atau hasil suara berbentuk digital, sehingga khawatir menimbulkan polemik.

Selain itu, penerapan e-voting justru akan menimbulkan kecurigaan baru terkait hasil pemilu. Misalnya jaminan sistem tersebut tidak didesain untuk memenangkan salah satu calon tertentu.

"Kalau e-voting susahnya apa ini diprogram agar orang kalah atau tidak. Orang Indonesia belum sadar teknologi seperti itu. Kecurigaan akan ramai dan akan menimbulkan kekisruhan," katanya. (idn/knv)