"Saya kira tidak perlu ditutup-tutupi. Kalau benar terjadi dan ada, ya buka saja. Kalau tidak mau membuka, kita khawatir ternyata memang tidak ada," ujar Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).
Usman pun menyinggung metode real count yang dilakukan pihak BPN. Menurutnya, jika memang benar real count, BPN harusnya menggunakan C1 plano yang tidak hanya dari segelintir TPS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika pihak BPN melakukan real count secara tertutup karena takut intervensi hacker, menurut Usman, itu tidak tepat. Seharusnya BPN sudah mempersiapkan sistem penjaga.
"Kalau itu kan soal IT ya. Soal bagaimana kita melindungi sistem kita. Tidak ada kaitannya begitu kita buka kemudian ada orang yang mengganggu, misalkan hacker. Kalau hacker itu kan sebenarnya bagaimana kita mem-protect saja," katanya.
Usman membandingkan real count BPN dengan TKN dan quick count lembaga survei yang dilakukan secara terbuka serta tidak ada masalah.
"Buktinya, kami melakukan secara terbuka. KPU melakukan secara terbuka. Bahkan lembaga-lembaga yang melakukan quick count sudah membuka bagaimana metode mereka, bagaimana sistem mereka, apa sistem yang mereka pakai. Ternyata tidak ada masalah," imbuhnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengatakan masalah keamanan menjadi alasan mengapa lokasi tabulasi penghitungan suara nomaden dan dirahasiakan. Namun Fadli memastikan Kertanegara menjadi salah satu lokasi tabulasi.
"Ada, ada di beberapa tempat. Di Kertanegara ada, di DPP (DPP Partai Gerindra) ada pengumpulan-pengumpulan C1 dan bukti-bukti," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).
"Salah satu alasannya security. Karena itu, berpindah-pindah," imbuhnya. (gbr/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini