.webp)
Wiranto mengatakan, pengerahan personel Brimob dari berbagai Polda ke Jakarta adalah hal yang biasa. Dia mengatakan, pengerahan dan penempatan pasukan tersebut pasti berdasarkan analisa keamanan.
"Bisa, itu tidak usah diributkan. Kalau ada kebijakan memindahkan pasukan dari sini ke sana, dari sana ke situ, itu kebijakan dari Polri, tentunya berdasarkan analisa keamanan setempat, analisa-analisa kerawanan-kerawanan di daerah yang membutuhkan perkuatan dari aparat kemananan," kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wiranto menambahkan, penempatan pasukan Brimob Nusantara itu untuk menjamin keamanan masyarakat. "Membuat masyarakat tenteram, membuat masyarakat juga tidak khawatir terhadap hal-hal yang dianggap menganggu ketertiban dan keamanan masyarakat," katanya.
Terkait stabilitas keamanan usai pelaksanaan Pemilu, Wiranto mengatakan pihak keamanan pasti akan menindak hal yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dia juga meminta bagi pihak yang merasa ada indikasi kecurangan pada tahapan pemilu untuk menempuh jalur hukum.
"Ada kemudian kecurangan-kecurangan dalam pemilu di semua strata, ada namanya Bawaslu, Panwaslu. Jadi saya kira ada mekanisme untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak wajar, jangan kemudian diselesaikan dengan cara sendiri, itu namanya melanggar hukum. Ini negara hukum di Indonesia. Ini yang harus kita jaga bersama-sama dan masyarakat tak perlu takut, nggak perlu khawatir, ini negara hukum hal-hal yang melanggar hukum ada sanksi hukumnya," jelas Wiranto.
(rjo/dnu)
