"Pengaduan banyak. Kita sudah mendapat pengaduan banyak sekali, ada pengaduan sudah masuk 25 ribu ini dari direktur hukum," ujar Moeldoko di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).
TKN menindaklanjuti aduan dengan melakukan klarifikasi. Adanya aduan yang masuk disebut Moeldoko, bukti tak ada intervensi terhadap penyelenggaraan Pemilu.
Baca juga: Jokowi Ingin Merangkul Prabowo |
"Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam melihat KPU. Jangan nanti seolah-olah KPU itu milik 01, bahaya itu nanti. Apalagi seolah KPU di belakanganya ada pemerintah, ini sebuah pernyataan yang menyesatkan. Pemerintah sama sekali tidak ikut campur," ujar Moeldoko.
"Jangan sedikit-sedikit (bicara) 'wah ini pemerintah curang' . Nah ini apa kadang-kadang tuduhan ini menyesatkan," imbuh dia.
Sementara itu, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya akan tetap mengawal rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Rekapitulasi ini melibatkan parpol pendukung koalisi.
"Maka kami juga membuka ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam mengawasi seluruh rekapitulasi itu. Sesuai tema sentral ke depan dengan kepercayaan rakyat, Pak Jokwoi dan KH Maruf Amin akan membentuk pemerintahan yang efektif, yang solid," kata Hasto. (fdn/fdn)