"Terkait dengan quick count? Ini juga sebuah metode ilmiah. Untuk itu, kita melihat situasi sekarang partai politik pendukung Pak Prabowo-Sandi pun mengakui quick count untuk partai politiknya, sehingga sangat ironis ketika partai politik QC-nya diterima, kemudian untuk pilpresnya tidak diterima, yang kemudian mengadakan aksi sepihak dengan tiga kali pernyataan menang. Ini sangat ironis," ucapnya di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/20419).
Padahal sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, jelas Hasto, memberikan apresiasi ketika Prabowo mengajak pendukungnya tidak terprovokasi. Dengan klaim kemenangan, Prabowo justru menurutnya dapat menggiring opini publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari Bu Megawati Soekarnoputri pun mengatakan sejak awal telah memberikan apresiasi ketika Pak Prabowo menyampaikan jangan sampai ada pihak-pihak yang terprovokasi sehingga para elite dalam situasi saat ini untuk menciptakan suasana tenang dan kondusif sangatlah diperlukan. Terlebih sejak kita menandatangani pakta integritas bersama dengan penyelenggara pemilu itu sendiri," katanya.
Ia menyayangkan sikap kubu Prabowo-Sandi yang lebih mempercayai hasil penghitungan internalnya, bahkan hingga mengklaim kemenangan beberapa kali. Hasto berpendapat seharusnya Prabowo menunggu hasil rekapitulasi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
"Bu Megawati Soekarnoputri mengingatkan kami, kita semua sebaiknya menunggu proses rekapitulasi yang secara berjenjang yang dilakukan oleh KPU seluruh pasangan calon presiden-wakil presiden serta partai politik kan dapat mengirimkan saksinya sebagai bagian dari proses pengawasan. Ada Bawaslu yang hadir di setiap TPS. Ini merupakan peningkatan kapasitas dalam demokrasi itu sendiri," ucapnya.
Jika tidak puas atas hasilnya, Hasto pun menyarankan seluruh peserta pemilu tidak berbuat hal yang negatif. Rasa tak puas itu, menurutnya, dapat diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan mekanisme yang ada.
"Bagi yang tidak puas dengan hasil pemilu, baik partai politik peserta pemilu maupun pasangan calon itu ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi. Itu mekanisme yang resmi sehingga kami mengimbau agar seluruh elite politik dan para pihak lain untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya buruk," tuturnya.
Tonton Video 'Blak blakan Jokowi: Misi Setelah Menang Lagi':
(zap/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini