.webp)
"PP Muhammadiyah secara jelas menyampaikan kita harus menghormati pilihan rakyat (di pemilu 2019)," jelas Haedar menanggapi seruan people power di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (18/4/2019).
Haedar mengajak masyarakat untuk menghormati KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berwenang melakukan penghitungan surat suara. Ia juga mengajak masyarakat untuk menaati konstitusi negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Muhammadiyah percaya kita punya perangkat perundang-undangan dan mekanisme pemilu yang sudah menjadi koridor bersama dalam berkontestasi (di pemilu)," ungkap Haedar.
"Karena itu, PP Muhammadiyah menyampaikan ketika ada hal-hal yang dianggap masalah atau persoalan persengketaan pemilu, maka satu-satunya jalur yang harus ditempuh adalah langkah hukum (sesuai konstitusi)," lanjutnya.
Oleh karenanya, Haedar meminta elite politik tak memobilisasi massa untuk menentang hasil Pemilu 2019. Daripada memobilisasi massa, ia menyarankan berbagai sengketa pemilu diselesaikan lewat jalur hukum.
"Kami percaya semua akan menggunakan jalur konstitusi, jalur hukum atau yang diberikan oleh perundang-undangan," paparnya.
"Kami berharap semua komponen bangsa untuk mengawal proses pemilu dan sampai pada pengumuman ini secara konstitusi dan pemecahan pun kalau ada masalah itu (diselesaikan) jalur konstitusi," tutupnya.
Tonton video Jenggala Center: Jokowi-Ma'ruf 54,81%, Prabowo-Sandi 45,19%:
Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu
(ush/sip)
