Tentang Politik Uang yang Banyak Dibicarakan di Jawa hingga Modus Barunya

Sleman - Laboratorium Big Data Analytics dan PolGov Research Centre UGM membuktikan bahwa percakapan politik uang tersentra di Jawa. Kesimpulan itu diperoleh setelah para peneliti menganalisis percakapan di media sosial dari tanggal 2-12 April 2019.

"Untuk big datanya memang pembicaraan tentang politik uang itu memang masih didominasi di Jawa," ujar Dosen Fisipol UGM, Mada Sukmajati saat menjabarkan hasil analisis Laboratorium Big Data Analytics dan PolGov Research Centre, Senin (15/4/2019).

Hasil riset tersebut menunjukkan adanya 7.647 percakapan politik uang di media sosial hanya dalam rentang 2-12 April 2019. Dari total 7.647 percakapan tersebut yang spesifik menyebutkan kata 'amplop' ada 1.817 percakapan.

Lebih spesifik, hasil penelitian menunjukkan percakapan mengenai politik uang paling banyak ada di Jawa Barat dengan 433 percakapan, DKI Jakarta 358 percakapan, Jawa Timur 222 percakapan dan Jawa tengah 140 percakapan.

Baca juga: KPU: Jangan Halangi Warga Gunakan Hak Pilih di TPS

"(Sementara) daerah lain (pembicaraan mengenai politik uang) berada di bawah 100 percakapan," jelas Mada.

Ada beberapa hal yang memantik pembahasan politik uang di media sosial. Salah satunya OTT KPK terhadap anggota DPR RI sekaligus caleg Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, di mana turut disita ratusan ribu amplop 'serangan fajar'.

Kemudian perbincangan politik uang di media sosial juga dipengaruhi oleh tingkat kepadatan penduduk dan tingkat pendidikan di suatu daerah. Faktor ini lah yang menyebabkan percakapan politik uang di Jawa lebih dominan.

Meski demikian, bukan berarti potensi politik uang juga berpusat di Jawa. "Dari sisi tingkat pendidikan kita sudah melihat ada kesadaran orang untuk melawan politik uang (di Jawa). Tapi belum bisa dikatakan bahwa Jawa lebih antipolitik uang," ulasnya.

Dalam kesempatan itu Mada juga menjelaskan mengenai modus baru politik yang yang dilakukan para calon agar tak diperkarakan Bawaslu. Caranya dengan menunujuk saksi di luar TPS. Cara ini, kata Mada, hanyalah akal-akalan belaka.

Baca juga: Peneliti Fisipol UGM: Percakapan Money Politics Terpusat di Jawa

"Jadi (calon) menunjuk beberapa orang untuk menjadi saksi, tapi bukan saksi yang formal di dalam TPS. Dia (saksi di luar TPS) digaji dan dia nanti diminta untuk membawa beberapa temannya juga untuk mengawasi," paparnya.

"Dan semuanya kemudian diberikan uang untuk pembiayaan transport dan sebagainya. Ini bentuk sebenernya praktik politik uang. Jadi mengalami perluasan masif tapi bentuknya sudah hampir sama di 2014 lalu," sambungnya.

Baca juga: Ada Politik Uang Model Baru, Namanya Dana Saksi di Luar TPS

Selain dengan modus saksi di luar TPS, Mada memprediksi politik uang berupa pemberian uang cash masih akan dominan di pemilu 2019. Kemudian pemberian sembako juga diprediksi masih akan marak dijumpai.

"Tapi kalau masa tenang dan hari H pemungutan suara (17 April) nanti hampir bisa dipastikan bentuknya (politik uang) dana dalam bentuk uang cash maupun dalam bentuk sembako," pungkas dia.


Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu

Saksikan juga video 'Bawaslu Gandeng KPK Awasi Politik Uang':

[Gambas:Video 20detik]

(ush/sip)